Makalah ini menyelisik hubungan antara ketimpangan, elite capture, dan kinerja penargetan dua program perlindungan sosial terbesar di Indonesia, yakni Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program itu berbeda dalam hal metode penargetan. Penargetan dalam program Raskin terdesentralisasi, sedangkan penargetan dalam BLT lebih terpusat. Dengan menggunakan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2009 dan Sensus Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, kami menemukan bahwa peningkatan rasio Gini tidak terkait secara signifikan dengan perubahan galat inklusi baik di dalam Raskin maupun BLT, yang menandakan adanya elite capture di kedua program ini. Namun, kenaikan sebesar 0,01 poin dalam rasio Gini yang memiliki kaitan dengan penurunan sebesar 0,55 persen dalam galat eksklusi BLT, meski elastisitasnya lebih kecil dalam program Raskin dengan hanya 0,50 persen, menyiratkan jumlah elite capture yang lebih besar dalam program BLT.

Multilevel governance arrangements face many challenges, not least sectorial cultures that promote (and perpetuate) particular visions of (and for) rural areas that are often incompatible. Different government ministries and commissions have different ‘ways of doing things’, rhythms and goals that do not always permit collaborations with other actors. As part of its Global Comparative Study on REDD+ (GCS-REDD+, http://www.cifor.org/gcs/), CIFOR initiated research on multilevel governance and REDD+ in Mexico in 2014 in a comparative project with four other

‘REDD+ countries’. This study looked critically at how landuse decisions are made and how these affect outcomes for diverse actors in two states in southern Mexico: Chiapas and Yucatan (see Map 1). It also examined the potential of new Low Emissions Development (LED) initiatives. In particular, it looked at questions of participation in decision-making processes and perceptions regarding the legitimacy and equity of these arrangements. The concept of multilevel governance is employed to analyze the degree of coordination between different levels and sectors for a common end. The study found many examples of efforts to improve multilevel governance around common problems, but also many obstacles and inertias that inhibited turning crosssector planning processes into practice.

“Apakah sudah pernah mendengar apa itu SDGS?” Ya, SDGs bukanlah barang asing, tapi ada fakta ketika melakukan roadshow di Banjarmasin, masih ada yang belum pernah mendengar apa itu SDGs. Itulah kenapa pada forum ini dibagikan kuesioner kepada seluruh peserta, dengan harapan semua dapat berpartisipasi mengisinya untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan hari ini dan bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang SDGs bagi yang berkecimpung di dunia sosial.

Authors: Brown, B.; Djamaluddin, R.

Topic: mangroves, wetlands, restoration, rehabilitation

Geographic: Indonesia,Sulawesi

Pages: 35p.

Publisher: Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia

Publication Year: 2017