BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Haaaa....?? Pemda Bangkrut?

please insert content

Komentar

Pemda Majene juga Defisit sampai 20M ....

ingin tahu bagaimana pemda yang lain melihat hal ini.. apakah elemen kebangkrutan ini juga menjadi hal yang sama di daerah lain?

Saya kira hal yang sama juga terjadi di Kab. Biak Numfor, Papua. Dimana anggaran defisit di duga telah mencapai 120 milyard. Sebelum kami di era Otsus , tidak terdengar adanya defisit.

Padahal di tempat kami dapatkan dana DAK,DAU bahkan Otsus, tapi ya itulah.. seperti lebih banyak diboroskan untuk belanja pegawai.

Hal yang menarik adalah, ada dugaan bahwa pengesahan APBD yang mana dana digunakan untuk program pembangunan 1 tahun kedepan, tapi diperuntukan untuk membayar hutang ataupun menutupi defisit yang terjadi pada beberapa tahun kebelakang.

Beberapa teman kontraktor, bahkan hampir 2 tahun dananya tidak dibayarkan dengan alasan kas daerah "kosong".. Jadi saya kira memang akan banyak pemerintah daerah akan bangkrut..

Katak, Sapi, dan Defisit Anggaran

Lukas Adi Prasetya dan Yulvianus Harjono

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/03500810/katak.sapi.dan.defisit....
===================================

Seekor katak muncul ke permukaan air hijau berlumut, menemani katak-katak lain yang lebih dulu berjemur di papan gabus. Tempat katak-katak itu berenang-renang sejahtera bukan danau atau kubangan, melainkan kolam renang tempat kejuaraan nasional berlangsung!

Itulah kondisi kolam loncat indah di Kompleks Stadion Utama Palaran di Samarinda, Kalimantan Timur, satu dari empat kolam di Arena Akuatik. Hanya satu kolam yang airnya terlihat agak bening.

Di kompleks gedung olahraga seluas 82 hektar di pinggir Kota Samarinda itulah Pekan Olahraga Nasional 2008 berlangsung meriah. Kompleks itu dibangun tiga tahun, khusus menyambut PON dengan biaya Rp 1,1 triliun!

Permukaan lapangan sofbol, bisbol, sepatu roda, panjat dinding, dan tenis lapangan berhias genangan air dan lumut kehitaman. Ilalang setinggi lebih dari 1 meter mengelilingi kompleks yang pagar besinya berkarat dan beberapa hilang. Dasar dinding bangunan di sejumlah bagian berongga, yang dapat membahayakan karena berpotensi roboh.

Pemandangan tak kalah mengenaskan tampak di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Wisma Atlet di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Gedung-gedung itu dibangun 2006-2009. Tampak megah, tetapi halamannya ditumbuhi belukar. Jalan batu menuju ke sana penuh kotoran sapi. Sejak berdiri, praktis sapi dan penggembalanya yang lebih banyak memanfaatkan bangunan itu.

Di gedung paling depan RSDU, plafon mulai jebol, kusen jendela dan daun pintu dimakan rayap. ”Itu dia, enggak tahu mau dipakai apa. Mubazir sekali. Malah jadi sarang hantu,” cetus Solihin (34), warga Kalianda.

Tidak jauh dari dua bangunan itu, di Jalan Lingkar Kalianda, bangunan megah lain, Kalianda Trade Center (KTC), bernasib sama. Gedung pusat bisnis senilai Rp 13 miliar itu sunyi senyap, dari 224 kios, hanya 4 yang terisi.

Di Samarinda, tak ada biaya rutin perawatan Stadion Palaran. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kompleks Stadion Utama dan Madya Kalimantan Timur Maifiansyah mengatakan, belum ada alih wewenang pengelolaan stadion dari Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menaungi UPTD. Ia mengakui sudah berulang kali meminta anggaran pemeliharaan minimal Rp 7 miliar per tahun, tetapi belum dikabulkan. Gedung serbaguna beberapa kali disewakan, tetapi ia menolak menjawab ke mana perginya uang sewa. ”Tolong pemerintah pusat kemari, melihat sendiri, dan mencari solusinya,” kata Maifiansyah yang baru sembilan bulan bertugas di UPTD.

Di Lampung Selatan, kepala bagian humas pemerintah kabupaten, Henri, mengatakan, banyak bangunan mubazir karena salah perencanaan dan salah urus oleh kepala daerah lama. Bupati Lampung Selatan saat ini, Rycko Menoza, baru setengah tahun menjabat. ”RSUD, misalnya, lokasinya terlalu jauh dan jalan ke sana belum sepenuhnya jadi,” kata Henri.

Menurut Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekda Kabupaten Lampung Selatan Fauzan Suaidi, gedung RSUD yang baru belum dimanfaatkan karena listrik dan fasilitas pelengkap belum ada.

Dari penelusuran Kompas, RSUD yang dibangun pada 2009 itu menelan Rp 4 miliar untuk gedung administrasi dan poliklinik yang sudah selesai. Total anggaran Rp 30 miliar untuk keseluruhan RSUD, termasuk nantinya instalasi gawat darurat dan infrastruktur pelengkap. Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi Rakyat Jelata pernah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi adanya dugaan penggelembungan (mark up) biaya Rp 2 miliar dalam pembangunan gedung dengan dana APBN itu.

Pemkab Lampung Selatan kini menyusun skema agar bangunan, terutama KTC, bisa dikelola pihak ketiga agar tak membebani anggaran pemkab. ”Dari Rp 98 miliar pos pembangunan fisik, termasuk jalan, Rp 60 miliar berasal dari APBN. Kami harus pintar mengelola anggaran mengingat defisit yang pernah terjadi,” kata Henri.

Ironi defisit APBD dan kursi goyang

Sindrom unjuk wibawa dengan membangun gedung megah merasuk ke daerah. Efektivitas anggaran pun tak terkontrol di daerah dan di pusat.

APBD Kabupaten Lampung Selatan tekor Rp 53 miliar tahun 2010. ”Anggaran tekor pada pemerintahan lalu akibat terlalu bernafsu bikin gedung. Padahal, kalau dikelola, KTC, misalnya, keadaannya tak akan seburuk sekarang,” kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lampung Selatan Ahmad Jailani.

Tidak hanya itu. Sejumlah anggota DPRD, termasuk ketuanya, mendapat rumah dinas mewah di pusat kota Kalianda. Ironisnya, rumah dinas Ketua DPRD Lampung Selatan tak ditinggali. ”Bapak hanya sesekali ke sini, tidak ditinggali karena perabot belum ada,” kata Soliansyah, petugas keamanan di rumah dinas itu.

Tak jauh dari gedung RSUD baru, empat ruang kelas SDN Pandan yang dibangun tahun 1970 tampak kuda-kudanya rapuh dan sebagian plafon jebol. Masroni, guru di SD itu, mencemaskan gedung akan roboh saat hujan dan angin sehingga terpaksa memulangkan siswa.

Di Samarinda, dua kilometer dari Stadion Palaran, SDN 08 Palaran di Simpang Pasir berdinding dan berlantai kayu. Ruang kepala sekolah bersatu dengan ruang guru. Papan tripleks sebagian meja tempat 254 siswa belajar mengelupas dan bolong. Kursi penuh sambungan karena terlalu sering direparasi. Puluhan kursi tak bersandaran sehingga jika didorong sedikit akan berayun bak kursi goyang.

Di ruang kelas VI, ada 46 murid yang berjejalan sehingga satu kursi diletakkan bersebelahan dengan pintu masuk kelas.

”Bangunan sekolah dibuat tahun 1982. Tak pernah ada renovasi. Yang dilakukan tambal sulam ganti kayu. Bosan kami meminta anggaran ke dinas agar sekolah kami diperbaiki sekaligus tambah ruangan,” kata Dwi Raharjo (54), guru kelas IV, guru paling senior di SD itu.

Ketika pembicaraan menyinggung rencana pembangunan gedung baru DPR di Jakarta, Raharjo menghela napas. ”Saya membayangkan sebagian kecil saja anggaran itu mengalir ke sekolah saya ini, ke anak-anak. Untuk beli meja, kursi, mengganti kayu yang lapuk dan pagar yang jebol, beli buku perpustakaan, beli komputer dan pasang internet,” katanya lirih.

Jika ditelusuri secara jujur, mungkin masih banyak lagi pemda yang bangkrut... yang secara garis besar karena nawaitu awal pemimpinnya berangan dengan jabatan dapat hidup lebih, dan dalam perjalanannya mengabaikan janji yang diucapkan pada saat pemilunya. Akibatnya tidak mustahil jika kita miskin diantara kekayaan yang ada, karena tidak meratanya pembagian "kue". Atau juga pembangunan yang mubazir yang sengaja dibangun untuk momen sesaat yang kemudian tidak dikaryakan lagi... Sungguh menyedihkan. Sementara banyak yang masuk sebagai dewan terhormat ternyata lebih memilih mencari jatah proyek untuk imbas balik modal dan menyenangkan diri . Banyak contoh yang berbicara.... salah satunya masih bisanya anggota dewanlebih tertarik melihat gambar xxxx dibanding sidang yang tengah berlangsung... Pastas jika undang- undang yang dihasilkan lebih banyak salah arah.. lah tidak konsen yang menggodok UU tersebut.

Jika saja dana yang ada lebih diutamakan yang lebih prioritas, misal adanya sekolah yang di daerah yang belum bisa memeuhi standar IT untuk bisa lebih berkembang dari ulasan yang ada pada moment ini... mungkin akan lebih memberikan manfaat untuk anak bangsa dengan arahan guru yang berkualitas... mungkin dari profit kecil, tapi profit sumber daya manusianya jikaberkualitas , akan memberikan dampak pada insan manusia Indonesia yang lebih baik...
Semua aparat lebih tertarik untuk membangun prasarana fisik dan mengabaikan peningkatan sumber daya manusianya untuk bisa dikaryakan secara maksimal....Apalagi dalam rentang hampir pertengahan kepemimpinan , konsentrasi berlaih pada perpanjangan jabatan atau kemungkinan jabatan yang lebih tinggi, Sementara birokrasi yang ada konsentrasi untuk keuntungan golongan pihak tertentu.

Ternyata kemerdekaan 66 tahun belum memberikan kemerdekaan seluruh rakyatnya untuk keadilan yang merata , begitu banyak ketimpangan dengan kondisi yang ada. Hal utama yang diabaikan adalah untuk mengingat kehidupan setelah kehidupan ini usai, untuk apa kita hadir, dan seberapa besar kemanfaatan yang diberikan untuk sebuah tabungan yang kekal sebagai manusia beriman.
Mubazir pembangunan tak akan pernah ada, Keserakahan tidak akan lahir dari nurani mabusia yang diberi amanah, rakyat kecil merasa terayomi oleh pemimpinnya.... dan itulah yang hilang dari negeri Indonesia tecinta ini.

Dear member forum, apa ada yang tahu informasi tentang lembaga donor yang bisa memberikan donasi untuk kegiatan kecil ? Kami ingin menyelenggarakan kegiatan semacam workshop analisis APBD yang berkeadilan di Majene.

Mohon informasinya...
Salam..

Bung Ahdiat e-mail sudah dibaca dan kita sedang coba cari informasinya, kalau ada nanti e-mail dibalas via Info BaKTI. Terima kasih.