BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Lekuk Liku Postur APBN 2012

18 posts / 0 new
Last post
Luna Vidya
Luna Vidya's picture
Lekuk Liku Postur APBN 2012

please insert content

Luna Vidya
Luna Vidya's picture

 Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik 7,4% 
 

Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.418,5 triliun di 2012. Jumlah tersebut naik Rp 97,7 triliun (7,4%) dibandingkan 2011 yang sebesar Rp 1.320,8 triliun.

Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pidato 'Nota Keuangan 2012' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).
"Dalam RAPBN Tahun 2012 pendapatan negara dan  hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123 triliun atau 10,5% dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun," tuturnya.
Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5% terhadap PDB.
"Belanja sebesar itu (Rp 1.418,5 triliun) kita alokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga Rp 476,6 triliun, belanja non-kementerian dan lembaga Rp 477,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp 464,4 triliun," papar SBY.

Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2012, anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama, yaitu:

  1. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat.
  2. Menuntaskan program reformasi birokrasi.
  3. Meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
  4. Memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.
  5. Meningkatkan kualitas belanja negara, melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
  6. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara.
  7. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  8. Memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.
  9. Memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah-swasta atau Public Private Partnership.
Luna Vidya
Luna Vidya's picture

SBY: Rp 168,1 triliun untuk Bangun Infrastruktur
Selasa, 16 Agustus 2011 | 18:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan dana Rp168,1 triliun dalam RAPBN 2012 untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi.

"Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.

SBY mengatakan, alokasi itu diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antar-wilayah. Pada RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja modal direncanakan mencapai Rp 168,1 triliun, naik Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dari APBN-P 2011.

Pemerintah berencana meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, sehingga pada pembangunan di bidang perhubungan, belanja modal direncanakan antara lain untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer serta mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru di berbagai tempat di seluruh Tanah Air. "Kami ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Sedangkan untuk mengatasi sumbatan infrastruktur dan meningkatkan keterhubungan antar-wilayah, pemerintah berencana akan menggunakan anggaran belanja modal untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km.

Di samping itu pemerintah juga melakukan preservasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 kilometer; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter di seluruh pelosok Tanah Air.

Sementara di bidang perumahan, alokasi belanja modal direncanakan untuk menunjang pembangunan 175 rumah susun sederhana sewa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyak 48 twin blocks.

"Anggaran itu, juga akan kita manfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit. Untuk mendukung ketahanan pangan, kita akan membangun sembilan waduk dan merehabilitasi 24 waduk. Kita juga akan menyelesaikan pembangunan 87 embung atau situ dan merehabilitasi 62 embung atau situ," katanya.

Dalam RAPBN 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp1.418,5 triliun, naik Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun.

Dengan konfigurasi ini, pada RAPBN 2012, berhasil menekan defisit anggaran menjadi 1,5 persen terhadap PDB.

sumber : http://www.tempointeraktif.com

Luna Vidya
Luna Vidya's picture

RAPBN 2012 Dipandang Tidak Efisien 

AKBAR TRI KURNIAWAN

Kamis, 18 Agustus 2011

TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 dinilai tidak efisien lantaran lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan rutin, yaitu menggaji dan membayar keperluan pegawai negeri.

“Anggaran kita gendut dan tidak efisien, banyak lemaknya,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, Kamis, 18 Agustus 2011. Proporsi gaji pegawai meningkat dari 20,14 persen menjadi 22,61 persen atau mencapai Rp 215,7 triliun.

Didik menilai belanja pegawai tidak tepat lantaran produktivitas pegawai negeri sipil masih buruk. “Pelayanan publik oleh PNS masih nomor 115 dunia karena reformasi birokrasi gagal dan korupsi meningkat,” katanya. Konsentrasi anggaran untuk gaji pegawai juga terlihat dari Dana Alokasi Umum yang mayoritas termaktub pada dana transfer ke daerah. “Sekitar 70 persen DAU untuk gaji pegawai,” katanya.

 

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menilai pemerintah tidak konsisten dalam belanja pegawai. Menurut dia, rencana moratorium pegawai negeri sipil tidak tercermin dalam anggaran. “Katanya moratorium, tapi ada kenaikan dalam alokasi anggaran. Ini tidak konsisten.”

Didik menilai postur APBN tidak mendukung program pemerintah yang berjanji akan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Enny menguatkan pernyataan Didik. Dalam kajian INDEF, alokasi anggaran belanja rutin meningkat dari 78,49 persen pada APBN-Perubahan 2011 menjadi 80,43 persen pada RAPBN 2012.

Enny menilai pemerintah juga menutupi-nutupi utang yang direncanakan. Dalam postur RAPBN, pemerintah seolah-olah berutang Rp 125,6 triliun untuk menutupi defisit anggaran.

Padahal, pada struktur pembiayaan disebutkan ada penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 134,6 triliun dan utang luar negeri Rp 56 triliun sehingga total utang mencapai Rp 190,6 triliun.

“Ketergantungan utang sudah seperti candu,” katanya. Enny menilai utang baru itu lebih besar ketimbang belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 168,1 triliun. “Jadi, anggaran tidak propertumbuhan,” ujarnya.

Enny mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak dari Rp 195,3 triliun menjadi Rp 168,6 triliun perlu diapresiasi. Namun, pemerintah sebaiknya berupaya membuat program agar tidak tergantung pada subsidi BBM. “Harus ada upaya kuat beralih pada gas,” katanya.

Enny mengatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik sebaiknya ditinjau ulang. Pemerintah sebaiknya mulai menggenjot upaya konversi penggunaan gas dalam membangkitkan listrik lantaran subsidi besar pada energi diakibatkan penggunaan minyak bumi.

Desentralisasi fiskal telah berhasil yang terlihat pada transfer dana ke daerah. Namun yang terjadi, beberapa kepala daerah tidak menggunakan dana tersebut. Kenaikan transfer dana justru meningkatkan pengangguran.

Ekonom INDEF lainnya, Bustanul Arifin, mengkritik kecilnya anggaran bagi Kementerian Pertanian yang kurang dari Rp 20 triliun. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. INDEF berharap Dewan Perwakilan Rakyat mampu melakukan perubahan postur RAPBN dengan prioritas pada belanja infrastruktur.

sumber: http://www.tempo.co