Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga masih menunjukkan faktor penyebab kemiskinan. Sebaliknya, ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan, semakin baik pula kondisi ekonomi keluarga.
Oleh VINCENTIUS GITIYARKO
Kemiskinan merupakan problem struktural. Di satu sisi, masyarakat yang mengalami kemiskinan cenderung akan melahirkan generasi berikutnya dalam situasi yang lebih kurang mirip.
Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan terjadi tidak semata menjadi persoalan individu saja, tetapi masalah antargenerasi. Demi mengatasi kemiskinan, perlu diputus rantai yang mengekang akses masyarakat kelas bawah untuk memperbaiki keadaan ekonominya.
Di sisi lain, membuka akses ekonomi yang luas dan merata untuk setiap warga negara memerlukan penanganan mendalam pula dalam berbagai segi.
Salah satu faktor yang masih menjadi akar masalah kemiskinan adalah soal pendidikan yang belum merata. Padahal, akses kehidupan yang lebih layak bisa terbuka salah satunya dengan akses pendidikan yang memadai pula.
Tingkat pendidikan
Bagaimana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap situasi ekonomi tecermin dalam data BPS berdasarkan hasil Susenas pada semester II tahun 2022.
Dari data ini tampak bahwa proporsi kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah lebih besar menjadi bagian dari keluarga miskin. Sebaliknya, proporsi kepala keluarga dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi lebih besar dalam keluarga tidak miskin dibandingkan keluarga miskin.
Pada September 2022 tercatat 78,64 persen kepala keluarga rumah tangga miskin berlatar belakang pendidikan rendah, yakni tidak tamat SD, tamat SD, dan tamat SMP.
Sementara keluarga miskin dengan kepala rumah tangga berpendidikan menengah, yakni tamat SMA, sebanyak 18,93 persen. Sisanya, hanya 2,44 persen keluarga miskin dengan kepala keluarga tamatan perguruan tinggi.
Situasi berbeda ditunjukkan apabila data di atas dibandingkan dengan kelompok keluarga tidak miskin. Sebanyak 10,48 persen kepala keluarga tidak miskin merupakan lulusan perguruan tinggi.
Sementara 30,10 persen kepala keluarga tidak miskin berlatar belakang lulusan SMA. Sisanya, 59,42 persen kepala keluarga dari kelompok masyarakat ini berpendidikan dasar.
Dengan kata lain, delapan dari sepuluh kepala keluarga kelompok miskin berpendidikan dasar, sementara yang lainnya berpendidikan menengah dan tinggi. Sebaliknya, empat dari sepuluh kepala keluarga kelompok masyarakat tidak miskin merupakan lulusan SMA dan perguruan tinggi.
Dari data ini tampak bahwa, meskipun bukan satu-satunya faktor, tingkat pendidikan kepala keluarga cenderung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Meskipun ada enam dari sepuluh kepala keluarga tidak miskin berpendidikan rendah, kategori ini masih lebih banyak jumlahnya dalam populasi masyarakat miskin.
Data ini sekaligus menguatkan bahwa akses ekonomi lebih terjamin dapat dijangkau oleh masyarakat dengan akses pendidikan yang lebih baik pula.
Meskipun data ini juga bisa direfleksikan sebaliknya, bahwa semakin baik akses ekonomi sebuah keluarga, maka semakin terbuka pula akses pendidikannya. Dengan begitu, makin kuat pula bahwa kemiskinan dalam masyarakat menjadi problem yang saling terkait sehingga kesejahteraan perlu diperjuangkan secara lebih.
Sumber ekonomi
Selain menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, data dari BPS ini juga menunjukkan adanya situasi tidak sejahtera yang dialami petani.
Melihat data lebih dalam, pada periode yang sama, 50,48 persen sumber penghasilan masyarakat miskin adalah petani sekaligus sebagai yang terbesar. Sementara 47,18 persen keluarga tidak miskin memiliki sumber ekonomi dari sektor lain, termasuk wirausaha.
Kembali pada idealisme Indonesia sebagai negara agraris, data di atas menunjukkan bahwa cita-cita ini masih menjadi pekerjaan rumah. Jika sektor pertanian ternyata belum mampu menaikkan derajat masyarakat lapisan paling bawah di dalamnya, maka cita-cita kesejahteraan petani juga masih jauh panggang dari api.
Meskipun harus diakui, sebagai bagian dari negara dunia ketiga, Indonesia mau tak mau harus menerima masuknya gelombang industrialisasi. Menjadi tak mengherankan apabila situasi ini akan, dalam beberapa hal, kontradiksi dengan cita-cita negara agraris.
Artinya, memberikan akses pendidikan pun masih menyimpan masalah lanjutan, yakni masyarakat yang makin berorientasi industrial. Meskipun dalam jangka pendek hal ini tetap akan meningkatkan situasi ekonomi penduduk.
Berbicara soal persepsi ekonomi dari publik, secara umum situasi ekonomi masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius. Survei Periodik Kompas pada Agustus 2023 merekam angka kepuasan masyarakat di bidang ekonomi relatif lebih rendah dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain.
Meskipun menunjukkan tren membaik, tingkat kepuasan ekonomi masih lebih rendah dari angka kepuasan masyarakat umum terhadap kinerja pemerintah. Angka kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintah adalah 74,3 persen. Sementara bidang ekonomi di bawah itu, yakni 61,5 persen.
Berikutnya, apabila melihat data tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022, BPS mencatat ada setidaknya 59,88 persen penduduk Indonesia berpendidikan rendah.
Sementara 29,97 persen lainnya berpendidikan menengah. Hanya 10,15 persen penduduk yang berhasil mencapai perguruan tinggi. Dari data ini tampak bahwa pendidikan tinggi masih merupakan ”barang mewah” bagi masyarakat Indonesia.
Padahal, kembali lagi, akses-akses ekonomi akan semakin terbuka dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi. Meningkatkan angka penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan menengah dan tinggi bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, memperpendek ketimpangan pendidikan akan memberikan dampak positif dalam upaya mempersempit kesenjangan ekonomi. (LITBANG KOMPAS)
-
- Log in to post comments