BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Groundbreaking Tol Layang Makassar Diharapkan Oktober

Submitted by Ama Ayu on Thu, 19/10/2017 - 09:29

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap peletakan batu pertama (groundbreaking) tol layang Makassar dapat dilakukan berbarengan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) provinsi itu pada Oktober 2017.

Syahrul mengakui anggaran untuk membuat tol layang memang tidak sedikit, namun ia berjanji akan berusaha untuk merealisasikannya.

"Namanya juga keinginan, minimal dimulai dengan sebuah komitmen dengan pemerintah pusat," ujarnya di Makassar, Sabtu.

Garuda Buka Dua Rute Baru Oktober 2017

Submitted by Ama Ayu on Tue, 17/10/2017 - 09:46

Ambon, Tribun-Maluku.com : Maskapai penerbangan Garuda Indonesia membuka dua rute baru, yakni Ambon-Denpasar via Surabaya dan Ambon-Bau-Bau via Makassar pada 29 Oktober 2017.

Manager Sales and Marketing Garuda Indonesia Cabang Ambon Agny Gallus Pratama, Selasa (19/9) menyatakan, terhitung mulai 29 Oktober 2017 dibuka dua rute baru guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Maluku.

"Dua rute baru tersebut tidak langsung tetapi transit via Surabaya serta Makassar. Penumpang maupun bagasi tidak turun tetapi tetap di pesawat yang sama," katanya.

Pembangunan Global Hub Kayangan, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Submitted by Ama Ayu on Tue, 17/10/2017 - 09:30

Mataram (suarantb.com) – Mengenai rencana pembangunan Global Hub Bandar Kayangan, Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH,MH mengaku saat ini tengah dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan Global Hub.

Pembangunan Lombok – Sumbawa Timpang, Dewan NTB Datangi sejumlah Kementerian

Submitted by Ama Ayu on Tue, 17/10/2017 - 09:33

Mataram – Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah yang mulai menjadi perhatian negara luar. Hanya saja, harumnya nama itu tidak diiringi pembangunan infrastruktur secara merata oleh pemerintah pusat. Alasan itulah yang membuat para anggota DPRD NTB, terutama perwakilan Pulau Sumbawa terpaksa bersikap garang di sejumlah kementerian di Jakarta.

Pemerintah Susun 11 Prioritas Pembangunan di Maluku, Ini Rinciannya

Submitted by Ama Ayu on Tue, 17/10/2017 - 09:43

Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku menyebutkan, ada 11 proyek yang akan diprioritaskan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Maluku.

Hal Tersebut diungkapkan oleh Gubernu Maluku Said Assagaff usai rapat terbatas mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Maluku.

"Proyek startegis nasional yang ada di Maluku untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu pendapatan, kesejahteraan rakyat, ada 11 proyek yang kami usulkan," kata Said di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Inflasi Kota Tual Tertinggi di Indonesia

Submitted by Ama Ayu on Tue, 17/10/2017 - 09:50

Ambon, Tribun-Maluku.com : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Kota Tual pada September 2017 mengalami inflasi sebesar 1,59 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 153,62.

"Terjadi inflasi sebesar itu membuat Kota Tual menduduki rangking pertama dari 82 kota IHK di Indonesia," kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Senin (2/10).

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Mamuju dan Kota Depok masing-masing 0,01 persen dengan IHK masing-masing 129,55, dan 128,56.

Perjuangan Warga Papua untuk Mendapatkan Obat

Submitted by Ama Ayu on Mon, 16/10/2017 - 09:45

Liputan6.com, Wamena Semangat Mama Maria, 45 tahun masih berkobar. Padahal, ia dan anak laki-lakinya, Matheus, selama 10 tahun, pulang pergi menempuh perjalanan lebih dari 10 kilometer ke lokasi pengobatan massal di Puskesmas Wesaput, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Mama Maria bercerita, ia biasa menempuh perjalanan ke puskesmas yang baru saja diresmikan pada 2016 lalu selama dua jam dengan berjalan kaki.

Pemda Perlu Bentuk BUMD agar Stabilkan Harga di Papua

Submitted by Ama Ayu on Mon, 16/10/2017 - 09:52

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden asal Papua Lennis Kogoya meminta pemerintah daerah Papua untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdagangan.

Keberadaan BUMD ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok pasca berjalannya program Tol Laut.

Pages