Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050
Penyusun Naskah Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Penyunting Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial
Penerbit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Permintaan Pangan Masa Depan di Kabupaten-Kabupaten Miskin di Indonesia
CIPS Indonesia
Manaaki New Zealand The Short Term Training Scholarship (STTS) Good Governance and Trade Policy are offered for candidates from governments; private sectors and institutions that are relevant to the themes proposed. STTS Good Governance will be delivered on Monday 27 November to Friday 22 December 2023, while STTS Trade Policy will be delivered from Monday 5 February to Friday 8 March 2024
Kebijakan otonomi khusus di Papua diharapkan berdampak lebih baik dibandingkan otsus periode sebelumnya. Kuncinya ada di kapasitas aparat sipil negara dalam perencanaan dan penganggaran.
Oleh SEKAR GANDHAWANGI
Otonomi khusus atau otsus yang berjalan pada 2001-2021 di Papua belum berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang baru pun lahir dengan harapan otsus jilid kedua bisa berdampak lebih baik. Agar aturan baru dipahami dan dilaksanakan dengan baik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga dibutuhkan.
Anak-anak di Pulau Timor banyak yang tidak mengenal lagi pangan lokal, lebih sering makan mi instan, nasi, dan biskuit. Kami menyusuri kota-kota di sana untuk memetakan akar masalahnya.
Oleh AHMAD ARIF, Frans Pati Herin
Masalah pangan di Indonesia lebih sering diwartakan dari perspektif ketersediaan pasokan beras hingga naik turun harga komoditas di pasaran. Kami melakukan perjalanan ke pulau-pulau kecil di Nusantara untuk menyelami interseksionalitas pangan dengan masalah kesehatan, budaya, serta tantangan perubahan iklim.
