![](https://www.batukarinfo.com/system/files/cover/Screenshot%202014-06-09%2010.53.52.png)
Laporan Analisis Pengeluaran dan Penerimaan Publik/ Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) ini diterbitkan melalui kerjasama BaKTI dengan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).
Kajian Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Provinsi Papua dilaksanakan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Pusat KEUDA) atas kerjasama dengan Yayasan BaKTI Makassar yang didukung pembiayaan dari Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Kajian ini dilaksanakan di 4 (empat) daerah target AIPD di Provinsi yaitu Kabupaten Keerom,Merauke, Supiori dan Pegunungan Bintang. Dalam pelaksanaan Kajian PERA, Pusat KEUDA didukung sejumlah peneliti senior dari Universitas Hasanuddin, yang berperan sebagai Quality Assurance Team (QAT). QAT telah mengambil bagian penting dalam Kajian PERA, terutama dalam desain kajian, memberi banyak saran dan pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan. Pusat KEUDA sendiri menempatkan 2 (dua) orang peneliti senior di setiap daerah target untuk mengerjakan penelitian dan menuliskan laporan ini.
Kajian PERA merupakan studi yang dilaksanakan untuk mendukung implementasi program AIPD di Provinsi Papua. Melalui Kajian PERA diharapkan dapat diidentifikasi data dasar dan usulan kegiatan yang berikut diusulkan untuk dikerjakan oleh pemerintah daerah dan implementing partner (IP) AIPD sesuai ruang lingkup program AIPD, yang mencakup sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah yaitu: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pemeriksaan dan monitoring dan evaluasi.
Data dasar dan usulan kegiatan yang dirumuskan dalam Kajian PERA telah didiseminasikan di 4 (empat) daerah target dan telah mendapat persetujuan dalam forum Seminar Publik yang dihadiri pejabat pemerintah daerah dan unsur masyarakat sipil. Atas dasar pertimbangan ini ingin dijelaskan bahwa rumusan kegiatan yang direkomendasikan telah mendapat persetujuan pemerintah daerah dan masyarakat di masing-masing daerah target AIPD.
-
- Log in to post comments
- 175 reads