BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Guru di Daerah Diminta Kerjasama dengan Pemerintah Bangun Pendidikan Bermutu

Submitted by itaibnu on Mon, 01/02/2016 - 12:12

Guru di Daerah Diminta Kerjasama dengan Pemerintah Bangun Pendidikan Bermutu
Sabtu, 30 Januari 2016 | 22:18 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo meminta kepada seluruh pengurus di tingkat daerah untuk dapat memajukan dunia pendidikan dengan terus meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.

Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:03

KETENAGAKERJAAN
Peraturan Khusus di KEK Perlu Berimbang
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 16 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Serikat pekerja mendorong pemerintah untuk melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelibatan itu bertujuan agar substansi permenaker tidak mengabaikan pengawasan hubungan industrial.

Isu Tata Lingkungan dan Praktik Lokal Penting

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:06

Aktivitas Adaptasi Belum Masuk Sistem
Isu Tata Lingkungan dan Praktik Lokal Penting
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 34 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyusun praktik adaptasi massal, di antaranya dengan memasukkan praktik bagus di tingkat lokal. Sementara itu, isu mendasar adaptasi sebenarnya tak lepas dari tata lingkungan selama ini. Tata lingkungan yang buruk meningkatkan kerentanan.

RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:09

Masyarakat Adat Terpinggirkan
RUU PPHMA Tidak Masuk Prolegnas 2016
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 46 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Tidak diakomodasinya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat atau RUU PPHMA dalam Prolegnas 2016 ?membuat masyarakat adat termarjinalkan. Akibatnya, 70 juta warga masyarakat adat terancam kehilangan tanah dan sumber daya alam.

Rencana Aksi Nasional Diluncurkan

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:10

Lindungi Anak dari Kekerasan
Rencana Aksi Nasional Diluncurkan
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 44 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya melindungi anak dari kekerasan. Karena itu, untuk memastikan perlindungan terhadap anak berjalan dengan baik, masyarakat harus memiliki kesadaran dan mau bersikap aktif.

KB Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:11

KEPENDUDUKAN
KB Dukung Pertumbuhan Ekonomi
28 Januari 2016

NUSA DUA, KOMPAS — Program Keluarga Berencana bisa menunjang pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Populasi yang terkendali dan bermutu akan mendorong produktivitas yang berkontribusi pada perekonomian negara. Karena itu, KB akan menjadi investasi strategis suatu negara.

Kaya Biodiversitas, ASEAN Rentan Perdagangan Ilegal

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:13

TUMBUHAN-SATWA LIAR
Kaya Biodiversitas, ASEAN Rentan Perdagangan Ilegal
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 37 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama penegak hukum lintas negara Asia Tenggara dinilai strategis untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan satwa liar lintas negara. Perdagangan itu diduga dilakukan jaringan antarnegara terkait mafia obat terlarang, senjata, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

Pengendalian Pengelolaan Dihapus

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:17

RUU KEBUDAYAAN
Pengendalian Pengelolaan Dihapus
Ikon konten premium Cetak | 28 Januari 2016 Ikon jumlah hit 17 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Masalah pengendalian pengelolaan kebudayaan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Kebudayaan menjadi salah satu materi yang dikritik keras kalangan akademisi dan pegiat kebudayaan. Dalam pembahasannya oleh pemerintah, ketentuan pengendalian pengelolaan kebudayaan ini dihapus.

Empat Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan

Submitted by itaibnu on Thu, 28/01/2016 - 10:18

Empat Dokumen Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan
Laraswati Ariadne Anwar
Siang | 27 Januari 2016 15:12 WIB Ikon jumlah hit 241 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 19 kementerian dan lembaga meluncurkan empat dokumen terkait perlindungan perempuan dan anak. Harapannya, keberadaan keempat dokumen tersebut bisa memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dengan metode konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
toto s

Pages