ASPIRASI DAERAH

Perhatikan Infrastruktur

Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah penghasil kakao, kelapa (kopra), ikan, dan nikel di Indonesia timur. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas tersebut berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang di atas 9 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menyisakan sejumlah persoalan, yang antara lain dipicu dukungan pemerintah pusat yang belum optimal. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini?

Kebijakan pemerintah pusat sebenarnya sudah bagus. Namun, kadang daerah merasakan ada peraturan dari pusat yang tumpang tindih. Kebijakan satu kementerian berbeda dengan kementerian lainnya. Daerah jadi repot, kami mau pegang yang mana? Misalnya aturan terkait dana perimbangan. Tata cara pencairannya membingungkan daerah.

Ke depan, perlu ada inventarisasi dan bahkan mungkin investigasi berbagai produk hukum yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih.

Bagaimana dukungan pemerintah pusat terhadap Provinsi Sulawesi Tengah?

Perhatian pemerintah, dalam hal ini politik anggaran, terkesan lamban dan tidak menggambarkan percepatan pembangunan. Infrastruktur adalah daya pengungkit ekonomi. Semestinya, anggaran di bidang infrastruktur (untuk Sulawesi Tengah) lebih besar dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia yang sudah lebih maju. Selama ini, pembangunan infrastruktur berlandaskan demografi dan pertimbangan ekonomis. Itu tidak salah, tetapi faktor geografi juga penting untuk dipertimbangkan. Kemiskinan erat sekali kaitannya dengan infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat yang kurang memadai. Bagi saya, pembangunan infrastruktur harus menjadi primadona.

(Catatan: dari 1.619 kilometer jalan provinsi di Sulawesi Tengah, 728 km dalam kondisi rusak. Sementara untuk jalan nasional, yang sepanjang 2.182 km, hampir 340 km rusak).

Bagaimana idealnya kabinet mendatang?

Siapa pun yang menduduki duduk di kabinet harus orang yang profesional di bidangnya. Ia harus memahami bidang kerjanya, tak semata karena kedekatan pribadi atau ikatan politik dari presiden terpilih. Jika angkat menteri yang tidak menguasai bidangnya, repot juga. Nanti kementerian jadi ajang untuk belajar-belajar terus. (Videlis Jemali)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007271724