Beri Wewenang Lebih

Selama lebih dari lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, hingga lebih dari 8 persen atau di atas rata-rata nasional. Pembangunan di sejumlah sektor jelas terlihat pesat. Investasi asing dan dalam negeri terus masuk di tengah lesunya perekonomian dunia.

Pertanian, pertambangan, perikanan, dan perkebunan merupakan sebagian dari sektor yang menggerakkan perekonomian dan pembangunan di wilayah ini. Sektor pertanian, misalnya, surplus beras hingga 2,6 juta ton per tahun membuat Sulsel menjadi salah satu pemasok beras nasional.

Di sektor perkebunan, kakao juga membuat sejumlah investor masuk, bahkan membangun pabrik pengolahan kakao. Kekayaan mineral dan tambang juga menjadi salah satu daya tarik yang mendorong beberapa perusahaan asing masuk.

Sejauh ini, sebenarnya semua tampak berjalan baik, koordinasi antara pusat dan daerah juga cukup bagus. Namun, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai perlu memberi porsi dan kewenangan yang lebih besar pada gubernur untuk menjadi perpanjangan tangan pusat di
daerah.

Bagaimana hubungan pusat dan daerah selama ini?

Saya berharap gubernur bisa diberi porsi atau kewenangan lebih besar untuk menjadi perpanjangan tangan pusat di daerah. Kewenangan ini perlu agar gubernur bisa berkoordinasi dengan baik, terutama soal perencanaan pembangunan, dengan pemerintah kabupaten dan kota. Provinsi harus diberi peran lebih untuk menemukan solusi kebijakan pusat.

Pusat seharusnya lebih berperan dalam tugas asistensi. Jika ada bupati yang bersoal dengan koordinasi, tak perlu semua direspons dari pusat, tetapi bisa di provinsi. Otonomi daerah membuat banyak kabupaten lebih senang berkoordinasi langsung ke pusat. Pusat juga punya banyak perwakilan di daerah, entah dalam bentuk balai maupun semacamnya, hingga kerap terjadi tumpang tindih.

Harapan untuk pemerintahan mendatang?

Banyak yang resisten ketika orang berbicara soal meninjau kembali otonomi daerah. Bagi saya, perlu revitalisasi dalam beberapa hal, di antaranya hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ada usulan pada kabinet mendatang?

Tempatkan orang sesuai kemampuan. Tidak soal dari partai politik, tetapi jangan lagi membagi-bagi partai tertentu untuk posisi menteri tertentu. Harus orang yang benar-benar kompeten. Perkuat juga kementerian ekonomi, sosial, dan hukum. (Reny Sri Ayu)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007233175