BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Nasional

Revolusi Kebudayaan Bahari

Submitted by itaibnu on Mon, 09/06/2014 - 17:23

Revolusi Kebudayaan Bahari

Oleh: ARIF SATRIA

DI Hari Kelautan Sedunia ini semestinya para capres-cawapres menghadirkan harapan-harapan baru tentang bagaimana menemukan kembali Indonesia melalui kelautan.

Krisis identitas bangsa bahari telah terjadi. Artinya, kebudayaan bahari telah tercerabut. Secara kasatmata, ini terlihat dari pergeseran cara pandang terhadap laut yang kini dijadikan halaman belakang dan sebagai faktor pemisah. Akibatnya, sentuhan untuk menata dan mengelola laut demi kepentingan ekologis, ekonomi, sosial, serta estetika menjadi minim.

Kewenangan Pusat dan Daerah

Submitted by itaibnu on Mon, 09/06/2014 - 16:54

Kewenangan Pusat dan Daerah

Oleh:  Farouk Muhammad

PEMBAHASAN RUU Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedang dilakukan oleh Panitia Khusus DPR bersama pemerintah dan DPD RI. DPD menjadi mitra strategis dalam pembahasan karena RUU ini merupakan jantung pemerintahan daerah yang menjadi basis representasi DPD. RUU ini menyangkut masa depan daerah yang sejatinya menjadi tulang punggung pemerintahan nasional.

Pusat Didesak Tuntaskan Renegosiasi Pertambangan

Submitted by itaibnu on Mon, 09/06/2014 - 13:31

Sumber Daya Mineral
Pusat Didesak Tuntaskan Renegosiasi Pertambangan

MAKASSAR, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan renegosiasi kontrak karya pertambangan, termasuk dengan perusahaan pertambangan nikel PT Vale Indonesia yang berada di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa hal yang dibicarakan dalam renegosiasi, di antaranya pembatasan luas areal pertambangan, menjadi keputusan yang ditunggu. Selama ini, sebagian besar areal yang masuk kontrak karya PT Vale dinilai telantar.

HCV concept at stake

Submitted by susan on Fri, 30/05/2014 - 09:40

Edi Purwanto

Indonesia has set aside 22.8 million hectares of conservation area in the form of national parks and reserves; however, the effectiveness of the management protecting these reserves and forests remains unproven. Deforestation has been unchecked, and occurs even in areas that have high value and vulnerable ecosystems, such as heath forest, peat swamp forest or endangered species habitat.

OTDA DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Submitted by itaibnu on Mon, 26/05/2014 - 10:42

OTDA DAN UPAYA PEMBERANTASAN KEMISKINAN
Posted on May 5 2014 - 9:35am by Poskomalut

APRIL tahun ini, genaplah 18 tahun pelaksanaan otonomi daerah (Otda) di Indonesia. Sekitar Rp600 triliun dana pemerintah pusat telah digelontorkan ke daerah tiap tahunnya. Namun dana tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi persentase kemiskinan secara signifikan. Pemerintah mengakui bahwa selama ini tata kelola daerah masih buruk karena besarnya kepentingan politik.

Pages