BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Posting Terbaru

Amalgamasi Perguruan Tinggi Indonesia

Perguruan tinggi (PT) Indonesia ditantang untuk dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah dan juga kemajuan bangsa. Amalgamasi atau penggabungan PT-PT diharapkan dapat meningkatkan peringkat PT Indonesia.

Oleh AGUNG DHAMAR SYAKTI

Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD per tahun seolah memberi semangat dan harapan baru peningkatan mutu kualitas pendidikan di Indonesia, di samping peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai konstituen utama dunia pendidikan.

Antara Pendidikan Kepala Rumah Tangga dan Tingkat Ekonomi Keluarga

Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga masih menunjukkan faktor penyebab kemiskinan. Sebaliknya, ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan, semakin baik pula kondisi ekonomi keluarga.


Oleh VINCENTIUS GITIYARKO

Kemiskinan merupakan problem struktural. Di satu sisi, masyarakat yang mengalami kemiskinan cenderung akan melahirkan generasi berikutnya dalam situasi yang lebih kurang mirip.

Lindungi Pekerja Anak di Pengolahan Sampah Elektronik

Save the Children meluncurkan program Sirkular Jenius di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuannya melindungi lingkungan dan manusia di sekitarnya sekaligus memberikan penghasilan lebih baik bagi warga.

Oleh RENY SRI AYU ARMAN

MAKASSAR, KOMPAS — Save the Children meluncurkan program Sirkular Jenius di Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini berupaya melindungi anak dan keluarga yang bekerja di sektor sampah elektronik. Nantinya, sampah elektronik yang bisa menjadi ancaman akan dikelola menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

3 sebab satgas pencegahan kekerasan seksual di universitas rentan derita eksploitasi kerja

Pada 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengeluarkan regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Kalangan mahasiswa dan dosen menyambut hal ini dengan animo tinggi.

Bila dibandingkan dengan regulasi serupa terkait tindak pidana kekerasan seksual yang menghabiskan waktu 10 tahun hingga berhasil diundangkan, peraturan menteri ini jauh lebih berhasil dari segi waktu perumusan dan implementasiannya yang ‘hanya’ memakan waktu kurang dari 2 tahun.

Pages