Kaya, Infrastruktur Bermasalah

Sulawesi Tengah adalah wilayah paling luas di Pulau Sulawesi (sepertiga luas pulau). Terdiri dari 1 kota dan 12 kabupaten, Sulteng merupakan wilayah kaya pertambangan, terutama nikel. Wilayah ini juga penghasil kakao, sawit, kelapa, dan hasil kebun lainnya.

Potensi kelautan tak terbilang karena wilayah ini memiliki garis pantai lebih dari 4.000 kilometer yang membentang di Teluk Tomini, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Teluk Tolo, dan Teluk Tomori. Itulah mengapa pariwisata juga menjadi salah satu potensi besar wilayah ini.

Soal pertambangan, Sulteng kaya akan tambang nikel dan emas. Perusahaan lokal, nasional, hingga internasional berlomba-lomba berinvestasi di wilayah ini. Sebagai contoh adalah Kabupaten Morowali yang berada di bagian timur. Begitu besarnya potensi tambang nikel membuat sedikitnya 200 izin usaha pertambangan dikeluarkan pemerintah kabupaten. Tumpang tindih areal izin, beragam persoalan, tak membuat calon investor jera. Mereka terus saja berdatangan.

Begitu juga perkebunan sawit, kakao, dan karet di Kabupaten Buol, Morowali, Banggai, Tojo Una-Una, Poso, dan beberapa kabupaten lain. Satu demi satu perusahaan perkebunan nasional masuk dan mengantongi izin hingga ratusan hektar. Masih banyak hasil perkebunan lain. Pasarnya hingga ke daerah lain, bahkan ekspor.

Dengan gambaran ini, mestinya petani bisa menikmati hasil sepadan. Sayangnya, ternyata tidak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulteng, lebih dari 400.000 warga miskin ada di daerah ini. Warga miskin banyak terdapat di kabupaten dengan potensi alam besar, seperti Buol dan Morowali.

Dari sekian banyak faktor, infrastruktur dan transportasi adalah alasan memengaruhi kemiskinan. Biaya petani memasarkan atau mengangkut produk perkebunan tidak sepadan dengan hasil.

”Jika petani di Tojo Una-Una membawa jagung ke Palu, biayanya bisa dua kali lipat dengan biaya mengirim jagung dari Jakarta ke China. Itu mengapa petani tidak mendapat hasil sepadan. Berat di biaya transportasi,” ujar Nudin Lasahido, pengusaha di Tojo Una-Una.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Sulteng dikepung persoalan infrastruktur, terutama jalan. Jangankan jalan desa atau jalan tani, jalan Trans-Sulawesi (jalan provinsi) adalah persoalan yang tidak pernah tuntas.

”Anggaran perbaikan jalan dengan panjang jalan yang harus diperbaiki, tidak pernah sebanding. Ada banyak sektor yang harus dibiayai dari APBD, bukan cuma jalan. Kami sudah berusaha meningkatkan anggaran, tetapi tetap saja tidak sebanding dengan kerusakan atau panjang jalan yang harus dibenahi. Kami berharap pusat membantu,” tutur Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Sulteng, panjang jalan provinsi 1.619,26 kilometer, dan 728,15 km di antaranya rusak. Bahkan, 260,30 km belum tembus. Adapun jalan nasional mencapai panjang 2.181,95 km dan 340,32 km rusak.

Idealnya, untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan anggaran sedikitnya Rp 200 miliar per tahun. Sayangnya, yang bisa dialokasikan hanya sekitar Rp 150 miliar. Yang terjadi tambal sulam dan menyiasati anggaran. Berharap pada transportasi laut juga bukan jawaban karena kondisi pelabuhan di beberapa kabupaten jauh dari memadai.

”Pemerintah mestinya memikirkan bagaimana percepatan pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemerataan antarwilayah terutama kawasan timur Indonesia yang memiliki persoalan yang sama yakni infrastruktur,” kata Longki.

Nudin berharap pemerintah tak lagi memikirkan pembangunan dengan konteks batas administratif, tetapi konteks wilayah. Pusat juga diminta membuat regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah bisa lebih leluasa berbuat banyak untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Bukan hanya pemerintah dan pengusaha, warga tentu saja ikut berharap persoalan infrastruktur yang membelit daerah ini tuntas. Bisa jadi, modalnya akan besar, tetapi akan jauh lebih besar manfaat yang akan dirasakan warga. (Reny Sri Ayu)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005128897