Ketenagakerjaan
Pendidikan dan Pertanian

SEKITAR 63 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dasar semacam ini, maka kemampuan, posisi kerja, dan upah tidak optimal.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2013, jumlah penduduk Indonesia yang umurnya di atas 15 tahun yang bekerja sebanyak 114,021 juta orang. Lapangan pekerjaan utama untuk kelompok kerja ini adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan.

Pendidikan dan keterampilan berperan besar meningkatkan posisi tawar pekerja untuk terjun di sektor formal. Sebagai contoh, tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang lebih banyak bergerak pada sektor informal membukukan remitansi 1,852 miliar dollar AS pada triwulan IV-2013.

Dengan jumlah TKI sebanyak 4,016 juta orang, rata-rata gaji yang diterima TKI 461 dollar AS. Sebaliknya, 61.000 tenaga kerja asing di Indonesia mendapatkan total gaji 569 juta dollar AS atau rata-rata 9.327 dollar AS.

Oleh karena itu, pendidikan layak disebut sebagai salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akses pendidikan harus dibuka selebar-lebarnya agar kesejahteraan masyarakat Indonesia juga meningkat.

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, dampak pertumbuhan ekonomi tidak hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Indikator riilnya, tenaga kerja yang diserap semakin besar.

Apakah faktanya demikian? Pada Februari 2013, angkatan kerja berjumlah 121,19 juta orang. Sebanyak 114,02 juta orang diserap lapangan kerja, sedangkan sisanya, 7,17 juta orang, menganggur. Pada Agustus 2013, jumlah penganggur justru semakin banyak. Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 118,19 juta orang, sekitar 110,8 juta orang bekerja. Yang menganggur ada 7,39 juta orang.

Mengapa demikian? Jangan-jangan, penentu kebijakan hanya melihat dari atas piramida. Dari puncak piramida memang tampak indah, padahal kaki piramida menahan beban yang sangat berat.

Untuk memperbaiki itu, bisa dengan cara menambah keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Setiap unsur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi akan diarahkan sampai dengan kaki terbawah. Hal itu misalnya untuk mengelola lahan pertanian 1 hektar diperlukan tenaga kerja enam orang. Maka, untuk menyerap tenaga kerja 6 juta orang, pemerintah perlu menyediakan lahan pertanian 1 juta hektar.

Dengan serapan tenaga kerja yang optimal, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan semakin banyak masyarakat. Agar semakin optimal, perlu dipilih bidang yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, menyentuh masyarakat di sejumlah daerah, sekaligus meningkatkan ketahanan negara terhadap impor.

Produk pangan atau pertanian, misalnya, sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungannya terhadap impor bahan pangan. (Dewi Indriastuti)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000004828779