Saturday, 15 March 2014
Kota Ambon Duduki Peringkat I Penyaluran KUR

Ambon - Kredit Usaha Rakyat atau yang dikenal dengan KUR saat ini telah banyak diakses oleh unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berda­sarkan data plafon KUR posisi Januari 2014 Kota Ambon menempati pe­ringkat pertama dari seluruh kabu­paten/kota di Maluku dengan plafon anggaran Rp 255.081.162.098.

Sementara Kabupaten Malteng menempati peringkat kedua dengan plafon anggaran sebesar Rp190.884. 506.445, tempat ketiga ditempati oleh Kabupaten Malra (termasuk Kota Tual) sebesar Rp 133.647.984.000, sedang­kan Kabupaten SBB menempati peri­ngkat ke empat dengan plafon angga­ran sebesar Rp  Rp 69.419.450.000 yang diberikan kepada 5.117 debitur UMKM didaerah tersebut.

“KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada UMKM dan Koperasi di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. adapun Sumber Dana KUR adalah 100 persen bersumber dari dana bank pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro dan deposito),” rinci Deputi Kepala Perwa­kilan BI Maluku, Ocky Ganesia, dalam rilisnya yang diterimaredaksi Siwalima, Jumat (14/3).

Berdasarkan jenisnya, jelas Ganesia, KUR terdiri dari KUR Mikro, dengan plafon maksimal Rp 20.000.000 dan suku bunga maksimal 22 persen efektif pertahun. Untuk KUR Ritel, dengan plafon diatas Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan suku bunga maksimal 14 persen efektif per tahun.

Kebijakan KUR dituangkan dalam Inpres No: 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM,  dalam rangka pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, dimana kebijakan pemberdayaan UMKM salah satunya adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan.

“Namun demikian, KUR bukan hanya menjadi tanggung jawab pempus dan perbankan, namun Pemda juga ber­tanggung jawab dalam mempersiapkan UMKM produktif  yang dapat dibiayai dengan KUR, termasuk melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM selama  masa pengurusan dan pengembalian kredit,” jelasnya.

Menurutnya, selain memiliki banyak keunggulan, UMKM juga menghadapi beberapa kendala, seperti terkait keter­batasan SDM, pemasaran yang terba­tas, kendala teknologi serta masih terkendalanya UMKM dalam meng­akses kredit perbankan, yang antara lain disebabkan karena terbatasnya agunan yang dimiliki oleh UMKM, sebab KUR merupakan salah satu upaya peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, dengan skema penjaminan.

“Untuk mengoptimalkan KUR, BI memiliki program kerja antara lain me­lakukan Fokus Group Diskusi dengan bank pelaksana untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyaluran KUR, memfasilitasi sosialisasi KUR kepada calon debitur, kementerian, dinas, dan bank untuk peningkatan pemahaman KUR  dan melakukan kajian,” ung­kapnya. (Cr-1).

Sumber: http://www.siwalimanews.com/post/kota_ambon_duduki_peringkat_i_penyaluran_kur