BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Program Prioritas Belum Dikembangkan

Pemerintahan Daerah
Program Prioritas Belum Dikembangkan
Ikon konten premium Cetak | 6 Juli 2015

PALU, KOMPAS — Hingga kini otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia belum bisa menjadi penggerak perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah selama ini belum mengembangkan program prioritas berupa potensi unggulan untuk memajukan daerah. Padahal, setiap daerah selalu mempunyai potensi ekonomi.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Palu, Sulteng, pekan lalu. "Kabupaten atau kota tak fokus mengembangkan satu produk atau potensi unggulan yang ada atau potensial untuk masyarakat. Anggaran dialokasikan ke semua lini, tanpa ada satu prioritas. Dana pun menguap begitu saja," kata Robert.

Menurut dia, program pengembangan potensi unggulan daerah merupakan bentuk intervensi negara untuk memberdayakan masyarakat. Melalui intervensi itu, masyarakat akan merasakan kehadiran negara. "Selama ini masyarakat di pinggiran berjalan tanpa intervensi program. Padahal, negara punya sumber daya dan berkewajiban untuk itu (pemberdayaan)," tuturnya.

Belum munculnya program unggulan di setiap kabupaten/kota atau provinsi sangat mungkin disebabkan perencanaan pembangunan yang tak matang dan komprehensif. Pemerintah cenderung berpikir pragmatis sehingga wujud pembangunan juga bersifat jangka pendek, seperti dalam konteks penerbitan izin usaha pertambangan yang jorjoran.

Saat ini, KPPOD bekerja sama dengan sejumlah pemerintah kabupaten untuk mengembangkan potensi unggulan. Di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, misalnya, pemerintah kabupaten fokus mengembangkan kakao. Selama bertahun-tahun, masyarakat bergelut sendiri dengan semua persoalan terkait kakao, mulai dari hama hingga pembibitan, yang berpengaruh signifikan terhadap produksi.

Setelah penetapan prioritas, Pemkab Sikka mengalokasikan dana besar untuk pengembangan kakao. Jika sebelumnya anggaran tak lebih dari Rp 80 juta, dalam dua tahun terakhir dana berlipat mencapai Rp 5 miliar. Dana itu dibelanjakan untuk tenaga pendamping, pengembangan bibit lokal, dan peremajaan kakao.

Di Sulteng, KPPOD merintis kerja sama serupa dengan Kabupaten Donggala, yang mengembangkan kakao pula.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Ibrahim Drakel menuturkan, berdasarkan pemaparan awal dengan tim KPPOD, kerja sama itu cukup prospektif.

(vdl)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/06/Program-Prioritas-Belum-Dikembangkan

Related-Area: