Rakor PUG Dorong Stranas Responsif Gender

Oleh Ria Uloli - Mon Mar 24, 1:45 pm

RAKOR PUG – Pelaksanaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender se Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan Pemprov Gorontalo, baru-baru ini.

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra (PP-Kesra) melakukan rapat koordinasi pengarusutamaan gender (PUG) se Provinsi Gorontalo, berlangsung di new rahmat hotel, baru-baru ini.

Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia, khsusunya dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Biro PP-Kesra Setda Provinsi Gorontalo Dra. Asri Banteng, ME, menyampaikan bahwa pemerintah berupaya melakukan intervensi terhadap percepatan PUG dengan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan PUG sesuai RPJMN. “Yang sekaligus menunjang pencapaian pemerintahan yang baik (Good Governance), Pembangunan Berkelanjutan dan pencapaian target-target MDG’S,” kata Asri Banteng.

Hal ini dimaksudkan agar Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi lebih terarah, sistematis dan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. “Pemerintah provinsi Gorontalo telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong percepatan PUG, seperti membangun komitmen bersama dalam penguatan kelembagaan PUG, koordinasi antar lembaga pemerintah, membangun kemitraan dengan lembaga non pemerintah, pusat studi gender dan LSM, peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan analisis gender dan menyusun lembar anggaran responsif gender,” terangnya. Termasuk pengelolaan data terpilah sebagai salah satu prasyarat PUG.

Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, Ir. Herlina Katili melaporkan, peserta rakor berasal dari Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota, Fokal Point PUG, Pusat Studi Wanita dan LSM yang concern terhadap percepatan PUG. “Rakor ini juga untuk mempercepat implementasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri No.67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah,” terangnya. (tro)

Sumber: http://gorontalopost.com/2014/03/24/rakor-pug-dorong-stranas-responsif-gender/