Sun,09 February 2014 | 01:30 Dibaca oleh 392 Pengunjung
Sulsel Perlu Fokus Pemerataan Guru

MAKASSAR, FAJAR -- Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Arismunandar menilai Sulsel memiliki tenaga guru yang cukup. Kebutuhan tenaga guru, kata dia, adalah persoalan nomor dua.
 
Hal ini disampaikan Arismunandar terkait rencana pemerintah tahun ini  kembali membuka lowongan 100 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur umum  dengan prioritas CPNS untuk guru dan perawat.

Menurut rektor Kampus Orange itu, persoalan pertama yang harus ditangani untuk memperbaiki kependidikan di Sulsel adalah  pemerataan tenaga guru. Menurut dia, tenaga guru masih cenderung banyak berada di kawasan perkotaan. Sementara di pedalaman, tenaga guru masih sangat kurang.

"Saya tidak bisa berbicara mengenai data. Tapi ini sangat terasa jika kita mengunjungi di daerah pelosok. Jumlah guru kita sebenarnya cukup," jelas Arismunandar, malam tadi.

Dia menambahkan, salah satu daerah yang masih terbilang memiliki kekurangan guru adalah Pangkep. Tenaga guru yang sangat kurang di tempat ini berada daerah kepulauan di Pangkep. Lain halnya dengan di Makassar, tenaga Guru sangat banyak.

"Hasil evaluasinya seperti itu. Semakin ke tempat terpencil, guru semakin sedikit. Kalau ke kota, tenaga guru semakin banyak," jelas dia.

Lebih lanjut, persoalan lainnya tentang kependidikan adalah karena terjadinya over suplai tenaga guru. Banyak guru, kata dia, yang tidak lagi mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Sebut saja, tenaga guru kurikulum yang dijadikan tenaga guru konseling. Ironisnya, ada guru yang mengajar empat keahlian berbeda di satu sekolah.
 
Dua persoalan ini, kata dia, yang menjadikan Sulsel terus membutuhkan tenaga Guru. Padahal, secara konsep, tenaga Guru di Sulsel sudah cukup. "Kebutuhan itu terus ada karena kedua persoalan ini tidak pernah di benahi," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Azwar Abubakar menyatakan ada peningkatan penerimaan CPNS melalui jalur  umum  tahun ini. Tahun lalu, penerimaan CPNS melalui jalur ini hanya 65 ribu orang.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Abdullah  Jabbar mengakui, distribusi guru di Sulsel memang belum merata. Hal itu diungkapkan usai melakukan pemantauan kebutuhan guru di Sulsel. Meski baru 15 kabupaten/kota yang dikunjungi, namun kondisi kekurangan guru  sudah  terasa.

Dia  menjelaskan, ada beberapa sekolah khususnya di Kabupaten Tana Toraja yang guru bidang studi murninya merangkap sebagai kepala sekolah dan juga mengajar di sekolah lain.

"Ada juga daerah yang kualifikasi gurunya sudah baik. Misalnya Kota Palopo dan Kota Parepare. Namun pendistribusiannya yang kurang baik sebab banyak yang menumpuk di satu sekolah. Makanya kami minta agar segera dibenahi," ungkap Jabbar.

Selain itu, kondisi guru yang memprihatinkan juga tampak di tingkat sekolah dasar (SD). Jabbar mengungkapkan, beberapa sekolah SD khususnya di pelosok hanya memiliki satu PNS. Yang bersangkutan merangkap sebagai kepala sekolah, guru kelas bahkan mengurus administrasi dan keuangan. Untuk membantu tugas mengajar, sekolah terpaksa meminta bantuan tenaga honorer yang digaji dari dana BOS.
 
Meski demikian, ia mengaku belum tahu pasti berapa sebenarnya kekurangan guru yang ada. Jabbar mengaku sudah meminta kepada semua kepala dinas di daerah untuk melaporkan kekurangan guru mereka.

"Minggu depan, Insya Allah sudah ada laporannya. Kita perlu mengatahui jumlah tepatnya untuk dijadikan dasar penerimaan CPNS khusus tenaga pengajar," tambahnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latief menyebutkan khusus di SKPD yang dipimpinnya pegawainya sudah cukup. Apalagi, saat ini sudah tidak ada rumah sakit yang dibawahinya.

"Di Dinas Kesehatan, PNS saya rasa sudah cukup. Saya kurang tahu kalau di rumah sakit, karena tidak ada lagi rumah sakit yang dibawahi dinas," katanya.

Terpisah, Kepala BKD Sulsel Mustari Soba juga belum bisa menyebutkan kebutuhan pegawai Pemprov Sulsel. Saat dihubungi malam tadi, ia mengaku sudah melakukan analisis jabatan namun tidak menghapal jumlah pastinya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel, Muhammad Asmin Amin  mengungkapkan, sesuai data yang dimiliki PGRI, jumlah guru yang ada di Sulsel saat ini, baik SD, SMP dan SMA sederajat, kurang lebih 150 ribu guru.

Namun, jelas dia, kekurangan guru SD itu hampir terjadi di semua kabupaten/kota. Bahkan, Kota Makassar pun dilaporkan masih kekurangan guru SD sekitar 600 orang lebih. "Di daerah-daerah juga kekurangan guru SD, bahkan di daerah ada sekolah SD yang hanya dua gurunya," ungkapnya belum lama ini.

Asmin menjelaskan, kekurangan ini terjadi karena banyaknya tenaga guru yang sudah pensiun, kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penerima PNS jalur umum dalam beberapa tahun terakhir.
 
Hingga  saat ini, Pemerintah Kota Makassar mengaku masih kekurangan 1.000-an PNS untuk mengisi sejumlah kuota yang masih lowong. Kebutuhan PNS dominan untuk guru dan tenaga kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Muh Kasim Wahab, mengungkapkan, mestinya kebutuhan ini diisi pada 2013 lalu, namun urung karena Makassar tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS umum. Padahal, BKD Makassar sempat mengajukan kuota atau formasi.

Dari 1.000-an PNS yang dibutuhkan, sebagian besar merupakan tenaga pendidikan dasar yakni guru SD dan guru BK. Posisi berikutnya adalah tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, dan bidan. "Kebanyakan untuk mengisi tenaga teknis di Puskesmas masih kekurangan," ujar Kasim.

Dari jumlah kebutuhan tersebut untuk pendidikan dasar membutuhkan 600-an guru dan sektor kesehatan memerlukan 400-an orang. Sisanya, pemkot membutuhkan tenaga teknis di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Administrasi dan Pelayanan Perizinan, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Honorer K2

Untuk kesekian kalinya, pengumuman honorer Kategori Dua (K2) tertunda dan dijanjikan akan diumumkan besok, Senin, 10 Februari.  Padahal, usai rapat kabinet Jumat, 7 Februari MenPAn-RB Azwar Abubakar sudah mengeluarkan pernyataan pengumuman Sabtu, 8 Februari.

Bahkan,  Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP), Herman Suryatman menjanjikan mulai Jumat malam sudah diumumkan bertahap.

Sabtu dinihari kemarin, Herman meralat pernyataan. "Tim IT masih bekerja terus. Datanya sebagian sebenarnya sudah bisa ditayangkan dan diserahkan kepada JPNN (grup koran ini yang ikut mempublikasikan pengumuman, red) untuk diupload. Namun, karena dua hari waktu yang panjang bagi honorer untuk menunggu, makanya atas pertimbangan pak menteri, semuanya diumumkan Senin besok," tuturnya.

Dia beralasan mulurnya lagi pengumuman karena data yang diserahkan Panselnas harus dikonversi lagi satu persatu-satu. Dijanjikan, Senin besok seluruhnya akan diumumkan, honorer K2 instansi pusat dan daerah.

Alasan lain, jika diumumkan Sabtu, sementara Sabtu-Minggu libur, bisa memancing reaksi honorer K2 di daerah yang tidak puas jika pengumuman hanya sebagian saja. Sayangnya, dia tak menjabarkan apa maksud kalimat itu.

Sekretaris SesmenPAN-RB, Tasdik Kinanto menambahkan, mulurnya pengumuman karena pemerintah tak mau gegabah. Dia berdalih, lembar jawaban Tes Kompetensi Dasar (TKD) honorer ternyata rata-rata tidak terbaca komputer sehingga harus dicek secara manual satu per satu.

"Ini tidak bisa pakai komputer saja, tapi harus ditongkrongi satu demi satu," katanya kemarin. Belum lagi nomor dan nama peserta tes banyak yang tidak jelas sehingga dibutuhkan waktu untuk mencocokkannya.

Sementara, Imbauan MenPAN-RB Azwar Abubakar agar para honorer K2 yang gagal menjadi CPNS belajar lagi dan ikut tes CPNS 2014, malah membikin honorer merasa galau.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Presidium Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat Eko Imam Suryanto mengatakan, imbauan Azwar itu juga membuat bingung para honorer.

"FHI sangat tidak setuju terkait pernyataan MenPAN-RB bahwa yang  nggak lulus boleh ikut tes lagi di tahun 2014. FHI menganggap pernyataan ini membingungkan dan semakin membuat galau para honorer K2," ujar Eko Imam dalam keterangan tertulisnya kepada koran ini kemarin.

Alasannya, pernyataan tersebut tidak punya dasar hukum yang jelas.  "Dan bisa menjebak kawan-kawan honorer," kata Eko.

Menurut Eko, dari segi usia, sudah jelas mayoritas honorer K2 tidak akan memenuhi persyaratan ikut tes CPNS 2014 jalur umum. Terlebih lagi, MenPAN-RB sudah beberapa kali mengatakan, masuk 2014 sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer.

"Ataukah pemerintah akan membuat lagi ujian masuk CPNS yang diikuti sesama honorer" Ini bikin bingung. FHI menilai pemerintah tidak serius dan tidak ada niat baik untuk mencari solusi terbaik bagi yang tidak lulus," kata Eko.

FHI menilai Azwar Abubakar tidak konsisten. Karenanya, FHI mendesak pemerintah membuat aturan yang jelas dan tegas, yang mengatur mengenai penanganan para honorer K2  yang nantinya gagal.

"Jika memang kebijakan itu ada, FHI meminta harus ada aturan tertulis yang bisa menjadi rujukan pemerintah daerah, yang berisi penegasan agar honorer K2 yang tidak lulus lulus tetap diperkerjakan sambil menunggu penyelesaian yang lebih adil dan berperikemanusiaan," kata Eko.

Dikatakan, tanpa ada aturan yang memberikan kepastiaan hukum, maka pernyataan-pernyataan yang memberikan angin segar bagi honorer K2, nantinya malah bisa menimbulkan masalah.

Seperti diberitakan, Pemerintah pada 2014 ini akan membuka lowongan 100 ribu CPNS jalur umum, atau meningkat dari tahun lalu yang  65 ribu CPNS.

Azwar mempersilakan para peserta CPNS yang gagal tes 2013, untuk mendaftar lagi pada kesempatan berikutnya. Terutama untuk para guru, tenaga kesehatan dan medis serta para penyuluh.(eka-iad-zuk/bas-yan)

Sumber: http://www.fajar.co.id/metromakassar/3127056_5662.html