PEREKONOMIAN
Indonesia Siap Menghadapi Gejolak Dunia
Ikon konten premium Cetak | 2 September 2015 Ikon jumlah hit 159 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dapat menghadapi gejolak perekonomian dunia yang saat ini terjadi. Sebab, langkah Pemerintah Indonesia diyakini dapat memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde bersiap untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Dalam pertemuan itu dibahas rencana pertemuan tahunan IMF di Indonesia pada 2018.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORODirektur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde bersiap untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Dalam pertemuan itu dibahas rencana pertemuan tahunan IMF di Indonesia pada 2018.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, pembangunan teknologi informasi, infrastruktur, dan pendidikan.

”Semua upaya itu akan memperkuat Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terkemuka di dunia,” kata Lagarde saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9).

Menurut Lagarde, saat ini terjadi badai ekonomi dunia, antara lain dengan pelemahan yuan, penurunan harga komoditas, dan perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat.

”Kami percaya Indonesia menghadapi persoalan itu lebih baik dari yang pernah dilakukan,” ucapnya.

Lagarde menegaskan, kedatangan IMF ke Indonesia kali ini bukan untuk memberi pinjaman. ”Kami hadir di sini sekarang untuk meminjam keramahtamahan Indonesia,” ujarnya.

Dalam pertemuan kemarin, Direktur Asia dan Pasifik IMF Changyong Rhee, Penasihat Direktur Pelaksana IMF Martin Muhleisen, Kepala Misi IMF untuk Indonesia David Cowen, Wakil Direktur Komunikasi IMF Rhoda Weeks-Brown, dan Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia Ben Bingham mendampingi Lagarde.

Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada 2018. Menurut Presiden, pertemuan itu memiliki arti strategis dalam konteks memperkuat kepercayaan dunia internasional. ”Pertemuan itu memberi kepercayaan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola acara berskala internasional,” kata Presiden.

Pertemuan tahunan itu akan membahas isu yang menjadi perhatian dunia, termasuk prospek perekonomian, stabilitas keuangan, pemberantasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, efektivitas bantuan, dan perubahan iklim.

Tidak permanen
Dalam kuliah umum di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), di Kampus Salemba, Jakarta, Lagarde memaparkan, Indonesia sudah berpengalaman menangani gejolak yang lebih besar pada 1998. Namun, saat ini, Indonesia tetap harus memastikan semua sektor bergerak ke arah yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,72 persen pada triwulan I-2015 dan 4,67 persen pada triwulan II-2015 diyakini tidak permanen. ”Saat ini, Indonesia dalam tahap peralihan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan akan lebih tinggi lagi. Namun, ada syarat, yaitu Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensinya,” tutur Lagarde.

Potensi yang harus dioptimalkan Indonesia adalah iklim investasi, sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan integrasi perdagangan. Presiden Joko Widodo, menurut Lagarde, sudah pada jalur yang benar dalam memperbaiki iklim investasi, yakni mempermudah perizinan dan pembebasan lahan.

”Investasi akan mendorong sektor swasta. Di saat yang sama, Indonesia juga harus mendorong munculnya wiraswasta baru agar pertumbuhan bergerak dari semua lini,” ujar Lagarde.

Pembangunan infrastruktur adalah keharusan bagi Indonesia karena konektivitas antarpulau bisa menekan biaya logistik. ”Dalam empat tahun ke depan, belanja infrastruktur terus naik, bahkan bisa sekitar 8 persen setiap tahun. Ini penting guna mengejar daya saing di sektor logistik. Biaya logistik di Indonesia kira-kira 24 persen dari produk domestik bruto, sementara Malaysia hanya 13 persen,” papar Lagarde.

Terkait sumber daya manusia, menurut Lagarde, Indonesia harus memformulasikan strategi yang tepat agar potensi angkatan kerja yang besar bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan. Pada 2030, sekitar 70 persen penduduk adalah angkatan kerja, dengan sekitar 180 juta orang di antaranya angkatan kerja dari kalangan anak muda. ”Agar potensinya bisa dioptimalkan, Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang memudahkan anak-anak muda berkreasi, bergerak, dan masuk ke lapangan kerja,” kata Lagarde.

Dekan Fakultas Ekonomi UI Ari Kuncoro menuturkan, generasi muda kurang berpartisipasi dalam angkatan kerja Indonesia karena faktor pendidikan yang rendah dan kendala birokrasi.

”Ekonomi kreatif yang diciptakan generasi muda dengan dukungan internet bisa jadi harapan. Namun, tak semua generasi muda memiliki bakat dan kesempatan jadi wiraswasta baru berkat kemajuan internet,” ungkap Ari.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri nasional. UU ini memiliki aturan turunan, yaitu Peraturan Presiden No 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (NDY/AHA/CAS)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/09/02/Indonesia-Siap-Menghadapi-Gejolak-Dunia