PEMBANGUNAN DAERAH
Kualitas Kepemimpinan Penentu Keberhasilan
Ikon konten premium Cetak | 15 Juni 2015

SENGGIGI, KOMPAS — Kualitas kepemimpinan daerah dan politik anggaran menjadi kendala bagi Dewan Perwakilan Daerah dalam upayanya mendorong peningkatan pembangunan di sejumlah daerah. Daerah yang memiliki pemimpin yang kurang kapabel, ditambah ada persoalan dengan politik anggarannya, kurang berhasil dalam pembangunannya. Kondisi ini tentu saja merugikan rakyat.

Hal itu diutarakan Farouk Muhammad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ketika jumpa wartawan, Sabtu (13/6), di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jumpa wartawan (press gathering) yang berlangsung sejak Jumat dan berakhir Minggu itu dihadiri sejumlah anggota DPD dan diterima oleh Gubernur NTB M Zainul Majdi.

Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Normal Suzana pun, dalam pertemuan Minggu di Praya, Lombok Tengah, juga berharap dukungan dari DPD untuk penyelesaian sejumlah proyek pembangunan di kabupaten itu. DPD adalah wakil daerah untuk memperjuangkan aspirasi daerah.

Raih kemenangan

Farouk menilai, kepemimpinan di daerah sering kali diwarnai oleh sosok yang kapabilitasnya sekadar dari dukungan politik. Atau, sosok yang hanya mengandalkan dukungan faktor keturunan dan hubungan kekerabatan, serta politik uang.

Kualitas kepemimpinan demikian itu terjadi, karena pendekatan yang dilakukan partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah hanya dengan tujuan meraih kemenangan. "Jika yang diutamakan mau menang, sosok yang diajukan adalah siapa yang populer dan siapa yang mempunyai duit," kata Senator (anggota DPD) asal NTB itu.

Menurut Farouk, kalau mencari orang berkualitas akan berat bagi partai untuk meraih kemenangan dalam pemilu kepala daerah (pilkada). Hal ini terjadi, sebab demokrasi di Indonesia lebih mengedepankan prosedural, dan bukan yang substansial.

"Kita selama ini bukan menghasilkan yang terbaik di antara yang ada," ujar Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu. Walaupun demikian, Farouk mengakui, ada sejumlah kepala daerah yang cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisinya, termasuk dalam birokrasi, sehingga memberikan hasil yang terbaik untuk rakyat di daerah itu. Walaupun, ada pula kepala daerah yang lamban beradaptasi, bahkan menjadi pembicaraan, karena tak mengerti birokrasi.

Untuk mengatasi kepemimpinan di daerah, syarat calon kepala daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pun diperketat. Sementara untuk politik anggaran, DPD menyiapkan Rancangan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memperbaiki UU yang selama ini ada.

Lalu Normal mengakui syarat calon kepala daerah kini ketat. Ia pun masih mempertimbangkan untuk mencalonkan diri pada pilkada serentak Desember mendatang, karena harus melepaskan status pegawai negeri sipil (PNS). Lombok Tengah akan mengikuti pilkada tahun ini. (rul/tra)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/Kualitas-Kepemimpinan-Penentu-Keberhasilan