PERIKANAN
Pemerintah Siapkan Stimulus Usaha Perikanan
Ikon konten premium Cetak | 12 Januari 2016 Ikon jumlah hit 91 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berjanji mengalokasikan 800 juta dollar AS untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Dana itu akan menjadi stimulus bagi pengembangan bisnis perikanan, antara lain sistem rantai dingin, pabrik, dan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan hal itu dalam Forum Bisnis Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Senin (11/1). Dalam forum itu, hadir duta besar dan utusan duta besar negara produsen perikanan serta pelaku usaha perikanan dalam negeri.

Menurut Susi, saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk mendorong usaha kelautan dan perikanan.

"Pemangku kepentingan diharapkan untuk membangun bisnis bersama dan menjadi mitra strategis dalam membangun bisnis perikanan dan kelautan di Indonesia," ujar Susi.

Pada 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran Rp 3,72 triliun untuk pengadaan sarana prasarana untuk konektivitas antarpulau. Anggaran itu antara lain untuk pengadaan kapal induk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kapal pengolahan ikan, pesawat terbang untuk pengawasan, serta mesin untuk sistem rantai dingin.

Meski demikian, lanjut Susi, orientasi bisnis harus berjangka panjang sehingga diperlukan rencana bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, pelaku usaha perlu memahami prinsip usaha perikanan yang berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan hanya akan menghabiskan sumber daya dan berdampak mematikan usaha perikanan.

"Usaha perikanan jangan hanya mengambil, tetapi juga menjaga kelestarian untuk masa depan sumber daya," kata Susi.

Ia menambahkan, Indonesia ingin berperan menjadi pemain dominan dalam perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui komitmen pemberantasan perikanan ilegal. Sebanyak 80 persen dari alokasi APBN untuk sektor kelautan dan perikanan setiap tahun akan dialokasikan untuk belanja bisnis guna mendorong nelayan dan usaha perikanan.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik mengemukakan, inovasi teknologi menjadi kunci bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Norwegia terus menerapkan inovasi dan semua provinsi di negara itu berkontribusi terhadap sektor perikanan.

Norwegia mengekspor ikan ke 143 negara. Pada 2015, nilai ekspor perikanan dari Norwegia 8,3 miliar dollar AS atau tumbuh 8 persen dalam setahun.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengemukakan, investor asing bisa berinvestasi di Indonesia melalui kerja sama dengan mitra lokal.

Bangkit

Secara terpisah, Suhana, peneliti pada Center for Policy Analysis and Reform, dalam diskusi "Refleksi 2015 dan Proyeksi 2016 Kelautan dan Perikanan", yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, mengemukakan, tahun 2016 merupakan waktu bagi industri perikanan untuk bangkit.

Dampak moratorium izin kapal ikan buatan luar negeri pada 2014-2015 meningkatkan produksi nelayan kecil. Namun, peningkatan produksi nelayan kecil belum memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan yang berhenti melaut.

"Pengusaha (perikanan) jangan lama-lama tertidur, perlu memanfaatkan peluang untuk mengisi kekosongan pasokan, termasuk dari negara-negara tetangga," ujarnya.

Di ASEAN, Indonesia dan Vietnam tercatat menjadi eksportir bersih perikanan. Adapun negara-negara lain harus mengandalkan impor bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali ke negara lain.

Momentum moratorium kapal buatan luar negeri harus menjadi peluang untuk menaikkan pasokan ikan ke negara tetangga.

"Indonesia berpeluang menjadi pemain utama di ASEAN, dengan memperkuat pasar," kata Suhana. (LKT)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/12/Pemerintah-Siapkan-Stimulus-Usaha-Perikanan