BANK INFRASTRUKTUR
Persiapkan Pembangunan!
Ikon konten premium Cetak | 21 Januari 2016 Ikon jumlah hit 25 dibaca Ikon komentar 0 komentar

Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo menyatakan akan membangun infrastruktur sebanyak mungkin di seluruh Nusantara. Biaya yang diperlukan tidak tanggung-tanggung, lebih dari Rp 5.000 triliun.
didie sw

Timbul pertanyaan, mampukah kita? Dari mana uang itu bisa diambil untuk mewujudkan pembangunan tersebut? Mengandalkan APBN tentu tidak bisa mengingat Presiden sudah memutuskan APBN hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Lalu, bagaimana dengan proyek jalan tol, jembatan, energi, pelabuhan, dan bandara? Infrastruktur itu bukan infrastruktur dasar, tetapi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sehingga bisa memakmurkan rakyat.

Pemerintah harus mencari pembiayaan dari berbagai sumber lain. Kalau sebelumnya hanya dari pasar modal, sekarang campuran dari pinjaman bilateral, multilateral, dan dari dalam negeri. Pemerintah juga mencari pinjaman dari lembaga keuangan luar negeri.

Selama ini, Indonesia banyak mendapat pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Walau sudah meminjam dari kedua lembaga itu, dana yang dibutuhkan masih kurang. Dalam pinjaman tersebut, dirasakan ada syarat-syarat yang tidak ketemu dengan kepentingan Indonesia. Misalnya, pinjaman dari kedua lembaga ini mensyaratkan sejumlah program, seperti pendidikan atau kesehatan dan pembangunan manusia. Untuk infrastruktur, tidak menjadi prioritas bagi Bank Dunia dan ADB.

Pada dua tahun lalu, Tiongkok menyerukan untuk membuat bank pembangunan baru, di luar Bank Dunia dan ADB, karena melihat masih banyaknya negara di Asia, terutama, yang membutuhkan dana besar untuk membangun negaranya. Tiongkok telah membuktikan, dengan pembangunan infrastruktur yang pesat di setiap kota di seluruh Tiongkok, pertumbuhan ekonomi meningkat hingga dua digit.

Bukan hanya Indonesia yang kebutuhan infrastrukturnya sangat tinggi. Menurut catatan ADB, kebutuhan infrastruktur negara-negara di Asia dari tahun 2010 hingga 2020 sebesar 8,2 triliun dollar AS atau sekitar 800 miliar dollar AS setahun. Sementara kebutuhan infrastruktur dunia setiap tahun mencapai 3,7 triliun dollar AS.

Semula Tiongkok hanya mengundang negara-negara Asia untuk bergabung dalam AIIB. Namun, belakangan, Australia, Selandia Baru, negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika Selatan, dan Amerika Latin tertarik untuk bergabung dan menyetor dananya.

Mereka sadar, infrastruktur sangat dibutuhkan semua negara. Semakin bagus infrastruktur sebuah negara, ekonomi negara tersebut juga akan maju. Jika ekonomi negara itu maju, negara tersebut akan memberikan keuntungan juga bagi negara lain. Jadi, ekspor-impor barang akan meningkat.

Sebanyak 57 negara akhirnya menyatakan komitmen dan bergabung menjadi anggota di AIIB. Indonesia pun sudah ikut menjadi anggota dengan menyetorkan Rp 3 triliun dan menyumbang 4 persen dari saham AIIB.

Dengan adanya AIIB, Indonesia akan mendapatkan modal untuk melakukan percepatan pembangunan. AIIB juga bisa bekerja sama dengan ADB atau Bank Dunia untuk membiayai proyek-proyek raksasa sehingga proyek-proyek itu bisa terwujud. Bahkan, apabila ada swasta yang ingin membangun, pihak swasta dimungkinkan meminjam dari AIIB, melalui program public private partnership.

Sekarang, dengan adanya peluang baru ini, tinggal bagaimana Pemerintah Indonesia memanfaatkannya. Persiapan untuk sebuah proyek harus benar-benar dilakukan. Bukan rahasia lagi, sebenarnya sudah banyak lembaga pembiayaan yang bersedia membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, ketika diminta proposal, ternyata hasilnya tidak bagus.

Demikian juga sering kali ada proposal yang disetujui, pembiayaan sudah disetujui, tetapi persiapan tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya, pembangunan tidak bisa dilakukan karena kehabisan tenggat yang ditentukan akibat menunggu persiapan yang tidak kunjung selesai.

Selain itu, pemerintah juga harus membuat peta besar pembangunan infrastruktur. Mana saja proyek-proyek yang akan dibangun. Lalu proyek-proyek mana saja yang akan dibiayai APBN, APBD, atau dibawa ke Bank Dunia, ke ADB, ke AIIB, atau ke swasta. Lakukan persiapan dengan matang, jauhkan pembangunan infrastruktur dari kepentingan golongan, dan serahkan ke lembaga pembiayaan yang tepat. Walhasil, target pembangunan infrastruktur dapat terwujud. (M CLARA WRESTI)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/21/Persiapkan-Pembangunan!