Presiden Ingin Infrastruktur Dikerjakan Januari 2016
Nobertus Arya Dwiangga M
Siang | 6 Januari 2016 14:33 WIB Ikon jumlah hit 459 dibaca Ikon komentar 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp 8,81 triliun di lima lokasi berbeda secara bersamaan, yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Melalui penandatanganan itu, proses konstruksi akan segera dimulai dan diharapkan Januari ini.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (dua dari kiri, depan) menghadiri penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (6/1).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPresiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (dua dari kiri, depan) menghadiri penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (6/1).

"Kontrak harus dimulai pada Januari dan dikerjakan juga sejak awal Januari. Itu berarti, kalau sudah ditandatangani kontraknya, besok sudah harus kerja," kata Presiden.

Hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Jalil, dan Jaksa Agung Prasetyo. Selain itu, hadir pula kalangan pelaku usaha, seperti Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy.

Nilai dari 644 paket proyek yang ditandatangani itu sebesar Rp 8,81 triliun. Paket itu gabungan dari paket pengerjaan fisik dan jasa konsultasi. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket yang nilainya di bawah Rp 50 miliar atau paket kecil, sementara 47 paket adalah paket besar, yakni di atas Rp 50 miliar.

Nilai kontrak 644 paket tersebut 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR sebesar Rp 81,24 triliun. Pada 2016, pagu Kementerian PUPR sebesar Rp 104,08 triliun.

Tahun 2016, Kementerian PUPR menyiapkan 10.752 paket kontrak senilai Rp 73,41 triliun. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, sebagian paket tersebut dilelang sejak Agustus 2015. Hingga 2016, tercatat 5.344 paket senilai Rp 42,74 triliun telah dilelang.

Presiden menyaksikan penandatangan kontrak melalui video conference dengan lima lokasi berbeda, yakni Medan yang mewakili proyek di Sumatera, Banjarmasin yang mewakili proyek di Kalimantan, Surabaya yang mewakili proyek di Jawa-Bali-Nusa Tenggara Barat, Manado yang mewakili proyek di Sulawesi-Maluku-Maluku Utara, dan Jayapura yang mewakili proyek di Papua dan Papua Barat.

Selain itu, juga dilakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah, dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, selama ini lelang dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan dengan proses lelang yang membutuhkan waktu hingga empat bulan. Akibatnya, tanda tangan kontrak dan proses konstruksi di lapangan baru dimulai pada akhir semester I.

"Kami berharap, hingga akhir Januari, realisasi penyerapan anggaran setidaknya 5-6 persen. Tahun kemarin, penyerapan akhir Januari hanya 0,2 persen," kata Basuki.

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2016/01/06/Presiden-Ingin-Infrastruktur-Dikerjakan-Januari-20