Pendidikan Dasar
Sekolah Rekrut Guru Honorer dan Magang

WAINGAPU, KOMPAS — Keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah dasar negeri dan swasta di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, tak terelakkan. Para guru honorer yang diangkat komite sekolah digaji sekitar Rp 250.000 per bulan. Padahal, guru honorer juga berperan sebagai guru kelas.

Umumnya, sekolah kekurangan guru tetap, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun guru tetap yayasan. Kebutuhan terhadap tenaga pengajar dipenuhi dengan merekrut guru honorer yang diangkat komite sekolah dan dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Di SDN Bidi Praing, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ada empat orang, termasuk kepala sekolah. Hanya ada dua guru kelas dan satu guru agama. Sekolah lalu mengangkat guru honorer komite yang sudah lama bekerja sebagai guru magang saat kuliah di Univeritas Terbuka (UT).

”Saya delapan tahun jadi guru honorer. Setelah lulus kuliah UT, baru diangkat jadi guru honorer tetap. Saya tidak masalah jadi guru honorer karena pemerintah di sini biasanya ada pengangkatan untuk jadi guru PNS nantinya,” papar Herlince Rambu Hamu (25), guru honorer di SDN Bidi Praing, Kamis (30/10).

Meskipun guru honorer, Herlince menjadi guru kelas II SD. Dia digaji Rp 250.000 per bulan dari dana BOS yang dibayar tiga bulan sekali. Padahal, untuk menuju ke sekolah saja, dia menghabiskan Rp 20.000 per hari untuk biaya ojek karena tidak ada angkutan umum. ”Saya mengajar untuk kumpul pengalaman dulu,” kata Herlince yang memiliki nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK). Guru honorer yang punya NUPTK mendapat tambahan Rp 300.000 per bulan dari pemerintah daerah.
Magang

Kekurangan guru juga diisi oleh guru magang. Siswa lulusan SMA yang hendak menjadi guru melamar ke sekolah untuk magang dan mendapatkan surat keterangan pengalaman mengajar. ”Kami tidak keberatan harus ke SD tiap hari. Kami hanya memantau guru saja di dalam kelas. Jika tidak ada guru, baru kami mengajar,” ujar Rambu Novita Tamu (23), mahasiswa UT semester 4 yang menjadi guru magang di SDN Bidi Praing.

Mujaman, Kepala Madrasah Ibtidayah Swasta Maujawa, Waingapu, mengatakan, sekolah swasta di daerah Sumba Timur umumnya mendapat bantuan guru PNS dari pemerintah. Namun, jumlah guru PNS sering tidak mencukupi.

”Di sekolah kami ada guru honorer dan guru magang. Kami hanya sanggup menggaji dari Rp 150.000-Rp 300.000 per bulan. Kami bersyukur masih ada yang mau menjadi guru dengan gaji yang minim itu,” tutur Mujaman.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, mengatakan, hampir semua SD di Indonesia kekurangan guru sehingga merekrut guru honorer. ”Kami mendorong supaya persoalan guru honorer mendapat perhatian serius pemerintahan baru. Harus ada kejelasan soal jenjang karier. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan upah minimum yang layak untuk guru honorer,” tutur Sulistiyo. (ELN)




Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009804860