PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemerintah Dorong Upaya yang Berdampak Langsung
5 Agustus 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong agar upaya pemberantasan korupsi yang digencarkan memberi dampak nyata yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak langsung tersebut antara lain menciptakan lingkungan bisnis yang sehat bagi pelaku bisnis.

"Pemberantasan korupsi bukan hanya di level makro, tetapi juga di level yang lebih konkret, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada acara Peringatan 17 Tahun Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (4/8), di Jakarta.

Pratikno mencontohkan keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden memerintahkan polisi untuk mencari penyebabnya. Dalam penyidikannya, polisi menemukan adanya kasus korupsi terkait perizinan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Manfaat penyelesaian kasus lamanya waktu bongkar muat diharapkan bisa dirasakan langsung oleh pelaku bisnis karena tidak lagi harus menyetor uang kepada oknum birokrat untuk mendapatkan izin bongkar muat barang.

"Komitmen pemberantasan korupsi harus tetap dijaga. Namun, di sisi lain, jangan sampai penegakan hukumnya menimbulkan ketakutan bagi pelaku bisnis," ujarnya.

Dukungan masyarakat

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.

Ia mencontohkan, upaya pelemahan dan kriminalisasi terhadap KPK pada masa lalu dapat digagalkan berkat dukungan publik. Namun, saat ini Johan menilai dukungan publik kepada KPK tidak lagi sebesar seperti sebelumnya. Hal itu karena musuh KPK semakin banyak dan mulai bersatu dalam melakukan serangan balik sehingga opini yang mereka bentuk dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

Oleh karena itu, peran ICW sebagai elemen masyarakat sipil sangat diharapkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak berpihak kepada koruptor.

Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra menilai kondisi belakangan ini cukup berat bagi perjuangan anti korupsi. Itu terjadi karena masih terdapat upaya-upaya sistematis untuk membungkam gerakan masyarakat sipil anti korupsi.

Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo menilai barisan koruptor saat ini semakin kuat. "Masyarakat sipil memang masih bisa mempertahankan KPK, tetapi sampai kapan?" kata Adnan.

Dengan sumber daya yang kuat dan modus yang semakin canggih, koruptor akan makin merajalela. Kondisi ini hanya dapat dihentikan jika masyarakat sipil beramai-ramai dan solid memerangi korupsi secara konsisten.

Seni dan budaya

Di Yogyakarta, seniman dan akademisi menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek seni "Indonesia Berkabung". Proyek seni yang, antara lain, mengangkat isu pelemahan KPK itu berlangsung pada Juli-Desember 2015 dan diisi dengan berbagai kegiatan, misalnya seminar, lomba puisi dan teater, pameran seni rupa, serta festival musik.

Dalam seminar "Pancamala KPK: Dari Gentar Menjadi Tegar" di Universitas Sanata Dharma, Selasa, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi, Amalinda Savirani, menyatakan, untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah dan kelompok masyarakat sipil perlu memanfaatkan kesenian dan budaya populer. Melalui seni dan budaya populer, nilai dan semangat anti korupsi akan lebih mudah ditanamkan kepada masyarakat.

"Dengan seni dan budaya populer, kita bisa menjadikan korupsi sebagai isu sehari-hari yang terkait langsung dengan warga sehingga mereka akan lebih peduli pada upaya mencegah dan melawan korupsi," kata Amalinda.

Selama ini, banyak warga yang kurang peduli pada masalah korupsi karena korupsi dianggap sebagai sesuatu yang "jauh" dan tak berhubungan dengan mereka. Padahal, korupsi memiliki dampak nyata pada kehidupan masyarakat. "Kasus korupsi kecil, misalnya pungutan liar di tempat pelayanan publik, sangat sering kita temui dan merugikan kita semua," lanjut Amalinda.

Seniman Agung Kurniawan mengatakan, karya seni di Indonesia yang membicarakan korupsi relatif masih sedikit. Padahal, kesenian berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

"Pada masa Orde Baru, seni telah menjadi alat untuk menyampaikan kritik pada kekuasaan. Sekarang, seni berpotensi menjadi kanal bagi ekspresi masyarakat terhadap suatu isu, termasuk korupsi," ujarnya.

Menurut Agung, salah satu proyek seni yang bisa dibuat terkait korupsi adalah membangun sebuah museum korupsi dengan memanfaatkan rumah milik koruptor yang disita KPK. Di museum tersebut, warga bisa diajak mengenali bagaimana perilaku seorang koruptor sehingga masyarakat akan lebih sadar tentang isu korupsi.

Mantan unsur pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan, dampak buruk korupsi terhadap kehidupan masyarakat sebenarnya sangat besar. Nilai kerugian negara akibat korupsi di berbagai sektor sangat besar. "Masyarakat, termasuk seniman, harus berperan melawan korupsi," ujarnya. (faj/HRS)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/05/Pemerintah-Dorong-Upaya-yang-Berdampak-Langsung