Sampai sekarang ini, tampaknya pinjaman daerah belum menjadi pertimbangan dan prioritas utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, walaupun sebagian besar daerah sampel menunjukkan besarnya kebutuhan infrastruktur di daerah.
Secara umum kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah terhitung cukup besar di setiap daerah, terutama kebutuhan infrastruktur untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik yaitu: pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, pembangunan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan air minum.

Berbagai pertimbangan daerah untuk tidak melakukan pinjaman saat ini adalah karena :
1. Tingkat bunga pinjaman masih relatif tinggi
2. Mekanisme dan prosedur pinjaman yang terlalu sulit birokrasinya.
3. Pengalaman dan trauma daerah dengan sistem pinjaman lama.
4. Pertimbangan kepala daerah sendiri untuk tidak melakukan pinjaman selama masa jabatannya, agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.
5. Aspek persyaratan pinjaman lainnya yang tidak menarik, seperti belum adanya tenggat waktu (grace period)