BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Dokumen/Ebook/Report

Risalah Kebijakan: Cakupan, Praktik, Tantangan, dan Pendukung Perawatan Sosial yang Inklusif di Indonesia

Risalah kebijakan ini telah disusun dan dicetak oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosialbudaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hakhak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Think Policy Handbook: Seni Memahami kebijakan Publik untik Pemula

Handbook yang disusun Think Policy “Seni Memahami Kebijakan Publik untuk Pemula” ini didesain untuk membantu siapapun, khususnya anak-anak muda, memahami proses rumit dan berbagai pertimbangan di belakang pembuatan kebijakan publik dan bagaimana mengkomunikasikannya. Panduan ini amat bermanfaat untuk memberikan pengantar, hingga memperdalam pengetahuan Anda, mengenai penyusunan kebijakan, pembuatan keputusan publik, hingga menyampaikannya kepada masyarakat. Singkatnya, panduan ini disusun untuk membantu Anda memahami dan mempunyai literasi (melek) mengenai kebijakan publik.

Monitoring Rehabilitasi Mangrove

Dokumen panduan monitoring ini disusun sebagai bagian dari proyek Blue Forests Programme yang didukung oleh UK-AID dan diimplementasikan bersama oleh Blue Ventures, Yayasan Hutan Biru, dan mitra lainnya di Indonesia. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan panduan ini.

Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pendekatan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dinilai terbukti memberikan efek positif bagi anak dibandingkan dengan pendekatan penghukuman. Untuk memastikan adanya perbaikan program rehabilitasi yang tepat sasaran, Pemerintah Indonesia membutuhkan pemetaan tantangan dan peluang dari penyelenggaraan layanan rehabilitasi untuk ABH, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Kertas kebijakan ini membahas situasi program rehabilitasi untuk ABH yang tersedia di Indonesia, serta mendiskusikan peluang dan tantangan dalam menjalankan program tersebut. Pada bagian akhir, dokumen ini membahas tentang rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untukmemperkuat program rehabilitasi ABH di LPKA dan LPKS. Kertas Kebijakan ini disusun dan dihasilkan melalui kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia dengan PUSKAPA, dan dengan dukungan dari UNICEF Indonesia.

Panduan Teknis Fasilitasi Perencanaan Penghidupan Berkelanjutan untuk Masyarakat Desa

Fasilitasi berasal dari kata dasar fasilitas yang artinya memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan. Fasilitasi juga berarti mempermudah atau membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Dengan demikian, secara umum pengertian fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, dan orang yang mempermudah disebut dengan Fasilitator atau Pemandu.

Dalam implementasi program BangKIT melalui pengembangan perencanaan penghidupan berkelanjutan di desa atau Village Livelihood Plans (VLPs), Yayasan BaKTI akan memberikan dukungan tenaga Fasilitator Program yang akan melakukan pendampingan secara intensif di desa-desa sasaran untuk memastikan tujuan program tercapai. Fasilitator Program akan bekerja memfasilitasi berbagai proses sesuai dengan kerangka kerja program yang telah disepakati melibatkan pemerintah serta masyarakat desa. Tujuan dari panduan teknis ini adalah menjadi pedoman sekaligus alat bantu teknis bagi Fasilitator Program dalam memfasilitasi seluruh tahapan proses perencanaan penghidupan berkelanjutan di desa hingga menjadi dokumen rencana penghidupan berkelanjutan desa (RPBDes) atau Village Livelihood Plans (VLPs).

Policy Paper Kajian Strategi Pengembangan Ekowisata di Daerah Pesisir/Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan kebijakan penting Departemen Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui indeks kesesuaian dan indeks analisis dukung kawasan ekowisata hutan mangrove Sulawesi Selatan.penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten yakni kabupaten Sinjai, kabupaten Jeneponto dan kab. Maros yang dimulai sejak April sampai September 2022.(selama enam bulan). Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan mix method. Analisis yang digunakan dengan Teknik penggambaran pada 4 aspek yakni Analisis Indeks Kesesuaian wisata, Evaluasi Kelayakan Ekowisata

Potensi ekowisata yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto, Sinjai dan Maros secara umum dapat dikembangkan sebagai ekowisata. Walaupun terdapat objek wisata yang perlu untuk meningkatkan aspek ekowisata sehingga sesuai dengan syarat dari ekowisata.

Pages