BEKERJA DAN BERBAKTI UNTUK KEMAJUAN KTI

Ringkasan kebijakan: Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sulawesi Selatan

Ringkasan kebijakan: Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sulawesi Selatan
The Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) is supported by the Australian Government and implemented by the Australia-Indonesia Centre.

Summary: 

Studi ini menyelidiki kesejahteraan, kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat di tiga kabupaten Sulawesi Selatan – Maros, Pangkep dan Barru. Ringkasan kebijakan ini berfokus pada tiga isu: kerawanan pangan dan gizi, layanan untuk penyandang disabilitas dan layanan kesehatan mental yang berkualitas.

Dalam memahami ketiga isu tersebut, kami mengkaji keragaman pangan dan kontribusi program pemerintah yang ada, seperti peran BPNT dalam memperbaiki pola makan rumah tangga. Kami membandingkan BPNT dengan efektivitas program beras miskin Indonesia (awalnya bernama Raskin pada tahun 1998, dan sekarang menjadi Rastra sejak tahun 2018). Berbeda dengan program beras, BPNT menawarkan voucher elektronik kepada rumah tangga untuk membeli makanan pokok dan barang lainnya seperti telur, ikan, sayuran dan buah-buahan. Untuk mempertajam analisis kami, kami menggunakan data dari modul konsumsi SUSENAS 2019 untuk mengidentifikasi keragaman pangan di tiga kabupaten.

Kami juga mengkaji program Dana Desa pemerintah Indonesia dan perannya dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. Dana Desa diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai inisiatif desa tingkat nasional yang ambisius. Administrasi dan sumber daya keuangannya dialihkan ke lebih dari 79.000 desa, memberi mereka otonomi untuk berinvestasi dalam infrastruktur pedesaan, sumber daya manusia dan program penciptaan lapangan kerja. Semua prioritas pembangunan diputuskan dan dilaksanakan di tingkat desa. Pergeseran dari nasional ke desa didasarkan pada anggapan bahwa pemberian layanan sebaiknya disediakan secara lokal.

Kami mengkaji program Dana Desa dan keberhasilan penggunaannya dalam mendukung pengembangan masyarakat. Untuk memahami peluang dana untuk menangani kesehatan mental dan penyandang disabilitas, kami mewawancarai 142 kepala desa – yang mewakili 70 persen desa di tiga kabupaten – yang membahas prioritas dan pengalaman lokal, termasuk kesulitan mengakses dana dan implementasi program. Wawancara juga dilakukan dengan 39 petugas kesehatan dari 30 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), menggali pemahaman mereka tentang kesehatan mental dan perawatan kesehatan untuk penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi, dan cara untuk meningkatkan program. Wawancara ini dipadukan dengan analisis data sekunder dari modul konsumsi SUSENAS 2019 dan Statistik Potensi Desa (PODES) 2018.

AttachmentSize
PDF icon SIP4-BI-ONLINE-PRINT-1.pdf821.61 KB
Rating: 
No votes yet