Penelitian ini menyajikan bukti dari Indonesia mengenai bagaimana periode pertumbuhan ekonomi negara ini akhir-akhir ini berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah, dengan penekanan khusus pada peran desentralisasi. Sepanjang dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, dari 23% penduduk pada 1999 menjadi kurang dari 12% pada 2013.
Makalah ini menyelisik hubungan antara ketimpangan, elite capture, dan kinerja penargetan dua program perlindungan sosial terbesar di Indonesia, yakni Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program itu berbeda dalam hal metode penargetan. Penargetan dalam program Raskin terdesentralisasi, sedangkan penargetan dalam BLT lebih terpusat. Dengan menggunakan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2009 dan Sensus Pendataan Potensi Desa (Podes) 2008, kami menemukan bahwa peningkatan rasio Gini tidak terkait secara signifikan dengan perubahan galat inklusi baik di dalam Raskin maupun BLT, yang menandakan adanya elite capture di kedua program ini. Namun, kenaikan sebesar 0,01 poin dalam rasio Gini yang memiliki kaitan dengan penurunan sebesar 0,55 persen dalam galat eksklusi BLT, meski elastisitasnya lebih kecil dalam program Raskin dengan hanya 0,50 persen, menyiratkan jumlah elite capture yang lebih besar dalam program BLT.
Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, Indonesia harus mulai menggeser perekonomiannya menuju produk-produk bernilai tinggi yang mengharuskan adanya angkatan kerja dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang makin bertambah. Ini berarti Indonesia harus mencurahkan upaya lebih serius untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikannya. Saat ini hanya 37% guru yang mempunyai kualifikasi mengajar sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Guru Tahun 2005, dan sekitar 15% guru mangkir mengajar pada setiap hari kerja di seluruh Indonesia.
Multilevel governance arrangements face many challenges, not least sectorial cultures that promote (and perpetuate) particular visions of (and for) rural areas that are often incompatible. Different government ministries and commissions have different ‘ways of doing things’, rhythms and goals that do not always permit collaborations with other actors. As part of its Global Comparative Study on REDD+ (GCS-REDD+, http://www.cifor.org/gcs/), CIFOR initiated research on multilevel governance and REDD+ in Mexico in 2014 in a comparative project with four other
‘REDD+ countries’. This study looked critically at how landuse decisions are made and how these affect outcomes for diverse actors in two states in southern Mexico: Chiapas and Yucatan (see Map 1). It also examined the potential of new Low Emissions Development (LED) initiatives. In particular, it looked at questions of participation in decision-making processes and perceptions regarding the legitimacy and equity of these arrangements. The concept of multilevel governance is employed to analyze the degree of coordination between different levels and sectors for a common end. The study found many examples of efforts to improve multilevel governance around common problems, but also many obstacles and inertias that inhibited turning crosssector planning processes into practice.
“Apakah sudah pernah mendengar apa itu SDGS?” Ya, SDGs bukanlah barang asing, tapi ada fakta ketika melakukan roadshow di Banjarmasin, masih ada yang belum pernah mendengar apa itu SDGs. Itulah kenapa pada forum ini dibagikan kuesioner kepada seluruh peserta, dengan harapan semua dapat berpartisipasi mengisinya untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan hari ini dan bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang SDGs bagi yang berkecimpung di dunia sosial.
Author : Prasit Wangpakapattanawong, Robert Finlayson, Ingrid Oborn, James M Roshetko, Fergus Sinclair, K Shono, Simone Borelli, Anique Hillbrand and Michela Conigliaro
Year: 2017
Number of Pages: 92
ISBN: 978-92-5-109737-3
Topic: gender, climate change, policy
Series: CIFOR Infobrief no. 179
Pages: 8p
Publisher: Bogor, Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR)
Publication Year: 2017
Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap BBM pada penghidupan perempuan miskin, khususnya pada 5 aspek penghidupan yang menjadi tema kerja MAMPU. Kelima aspek tersebut yaitu akses terhadap perlindungan sosial, pekerjaan, perempuan pekerja migran, kesehatan reproduksi ibu, dan kekerasan terhadap perempuan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).
Judul: Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan
Tahun: 2017
Editor : Lusia Palulungan, M.Ghufran H. Kordi K., Muh. Taufan Ramli
Penerbit: Yayasan BaKTI
